- Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu ….
A. Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
B. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
C. Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif
D. Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif
E. Legislatif, Demokratif, dan Federatif - Pengakuan de jure berarti pengakuan Negara lain terhadap Negara Indonesia secara resmi menurut hukum, misalnya ….
A. Tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya Negara Indonesia
B. Tanggal 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda
C. Tanggal 10 Juli 1947, pengakuan Republik Indonesia oleh Mesir
D. Tanggal 10 Juli 1945, terbentuknya Negara RIS oleh Belanda
E. Tanggal 19 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan RIS oleh Arab Saudi - Apabila Mahkamah Agung melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang berhak mengadili, karena kedudukan kekuasaan negaranya sama tinggi. Pembagian kekuasan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh ….
A. Immanuel Kant
B. Van Vollen Houven
C. John Locke
D. Montesqueiu
E. Polybios - Kekuasaan harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus mengikuti kehendak kekuasaan negara. Apabila hukum tunduk terhadap kekuasaan maka ….
A. hukum menjadi aturan yang tinggi
B. kedudukan hukum akan sama
C. keberadaan hukum untuk pejabat berbeda
D. pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang
E. akan terjadi kekuasaan yang dapat membatalkan hukum - Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ….
A. berpartisipasi politik
B. insan politik
C. kaderisasi politik
D. makhluk politik
E. aktif berpolitik - Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut, pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ….
A. Organisasi politik
B. Organisasi kesusilaan
C. Organisasi integralistik
D. Organisasi kekuasaan
E. Organisasi kemasyarakatan - Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam ….
A. Pasal –pasal UUD 1945
B. Sistem pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945
C. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata
D. Pembukaan UUD 1945
E. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 - Anggota DPR merangkap anggota MPR, maka jika DPR menganggap Presiden sungguh–sungguh melanggar hukum Negara yang ditetapkan oleh MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal ini merupakan ….
A. Kekuasaan DPR yang diatur dalam UUD 1945
B. Fungsi legislatif DPR dalam UUD 1945
C. Tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945
D. Fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945
E. Wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945 - Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ….
A. mengembangkan kehidupan politik
B. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
C. mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
D. menentukan sistem pemerintahan
E. mewujudkan sistem pemerintahan - Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar proklamasi ialah ….
A. Pembentukan kabinet yang pertama
B. Penetapan sistem multipartai
C. Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR
D. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
E. Penetapan UUD 1945 - Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ….
A. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
B. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok–pokok pikiran kenegaraan
C. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara
D. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci
E. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental - Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan salah satu tugas Presiden RI sebagai ….
A. Kepala negara
B. Pamegang hak prerogatif
C. Mandataris MPR
D. Panglima tertinggi
E. Kepala pemeritahan - Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh 1945 adalah bahwa Batang Tubuh UUD 1945 ….
A. dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945
B. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C. merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
D. merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945
E. penjabaran kaidah Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 - Pasal 18 UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut, KECUALI ….
A. Di daerah otonom akan dibentuk DPRD
B. Indonesia berbentuk Negara Kesatuan
C. Daerah – daerah terdiri dari daerah besar dan kecil
D. Daerah dapat berbentuk otonom dan administratif
E. Negara berdasarkan sentralisasi - Adanya pasal-pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa ….
A. aturan peralihan berfungsi sebagai pelengkap peraturan yang ada
B. aturan peralihan merupakan penghubung aturan lama dengan aturan baru
C. sebelum ada peraturan yang baru disusun menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku
D. sebelum ada aturan peralihan bersifat sementara maka peraturan lama tetap berlaku
E. aturan tambahan dapat dicabut setelah ditetapkan aturan baru - Salah satu contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama ialah ….
A. Presiden mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas
B. Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPRS
C. Presiden dibantu oleh Perdana Menteri
D. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup
E. Presiden bertindak sebagai panglima tertinggi - Dalam suatu negara di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri adalah ….
A. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi
B. Negara Serikat yang terdiri dari gabungan beberapa Negara
C. Negara Serikat yang terdiri dari Gabungan Negara-negara bagian
D. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
E. Negara Kerajaan dengan sistem konstitusional - Teori kedaulatan hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa ….
A. Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan, kekuasaan tertinggi dari Tuhan
B. Kekuasaan tertinggi terletak pada hukum Penguasa, Rakyat maupun Negara wajib taat pada hukum
C. Kekuasaan tertinggi terletak pada Negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya Negara.
D. Negara dan Pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan Tuhan
E. Negara dan Pemerintah memperoleh kekuasaan dari Rakyat melalui pemilu - Salah satu ciri negara Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas artinya ….
A. bebas memutuskan perkara-perkara di pengadilan
B. memutuskan kekuasaan tidak terbatas
C. dalam menjalankan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah
D. dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan
E. dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain - Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada….
A. DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
B. Mahkamah Konstitusi
C. Mahkamah Agung
D. Seluruh anggota DPR
E. Dewan Penasehat Presiden - Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ….
A. MPR, DPR, dan Presiden
B. MPR, DPR, dan DPRD I
C. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
D. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
E. Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II. - Pengertian sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar dalam pemilu adalah ….
A. pemungutan suara untuk DPR memakai surat suara oleh badan perwakilan dan dilaksanakan serentak
B. besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya kursi di perlemen
C. besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya dukungan masyarakat pemilih
D. menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut dalam kehidupan ketatanegaraan
E. tiap-tiap daerah mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan berdasarkan perwakilan berimbang. - Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC ditetapkan dalam Undang-Undang ….
A. UU No.62/1958
B. UU No. 8/1962
C. UU No. 2/1958
D. UU No. 3/1962
E. UU No. 3/1946 - Seseorang dinyatakan berstatus Bipatride, apabila ….
A. Ia dilahirkan di negara yang menganut asas Ius Soli dan sekaligus Ius Sanguinis
B. Negaranya menganut Ius Sanguinis, tetapi ia dilahirkan di negara yang Ius Sanguinis juga
C. Negaranya menganut Ius Soli dan dilahirkan di negara yang berdasarkan Ius Soli juga.
D. Negaranya menganut Ius Sanguinis tetapi ia dilahirkan di negara yang asas Ius Soli
E. Negaranya menganut asas Ius soli dan ia dilahirkan di negara yang asas Ius Sanguinis - Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ….
A. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
B. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
C. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
D. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
E. mengangkat sumpah sebelum menjabat jabatan penting - Perhatikan tahapan–tahapan Perjanjian Internasional berikut :
- Negotiation
- Clarification
- Signature
- Labbying
- Ratification
Berdasarkan urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat Perjanjian Internasional adalah nomor ….
A. 2, 3 dan 4
B. 1, 2 dan 3
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5
- Berikut ini sebab–sebab Perjanjian Internasional baik secara bilateral maupun multilateral dapat berakhir, kecuali ….
A. Perundingan/negotiation tidak dihadiri kepala negara
B. Tidak tercapai tujuan perjanjian
C. Habis masa berlakunya
D. Salah satu pihak peserta perjanjian punah
E. Para peserta perjanjian setuju untuk mengakhiri perjanjian - Perhatikan tokoh – tokoh perdamaian dunia berikut
- Tun Abdul Razak
- Soekarno
- Jawaharlal Nehru
- Nasser
- Nrumah
Dari tokoh –tokoh di atas yang termasuk pendiri Gerakan Non-Blok adalah nomor ….
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3, dan 4
C. 1, 4, dan 5
D. 2, 4, dan 5
E. 1, 3, dan 4
- Perhatikan beberapa sumber Hukum Internasional berikut :
- Yurisprudensi Internasional
- Perjanjian Internasional
- Organisasi Internasional
- Kebiasaan Internasional
- Konsensus Internasional
- Doktrin Internasional
Berdasarkan urutan di atas yang termasuk sumber hukum internasional adalah ….
A. 1, 2, 3, dan 4
B. 1, 2, 4, dan 5
C. 1, 2, 5, dan 6
D. 2, 4, 5, dan 6
E. 1, 2, 4, dan 6
- Landasan hukum perpajakan di Indonesia adalah….
A. Pasal 25
B. Pasal 24
C. Pasal 23
D. Pasal 33
E. Pasal 34 - Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI….
A. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dinamis
B. Penciptaan norma baru tidak perlu melalui consensus.
C. Larangan terhadap ideology Marxisme, Lenninisme, Komunisme.
D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat.
E. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. - Disamping menggunakan hukum dasar tertulis, negara kita juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang lazim disebut…
A. Aturan tambahan
B. Aturan peralihan
C. konstituante
D. konstitusi
E. konvensi - Menurut undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang…
A. agama
B. moneter
C. fiskal
D. retribusi
E. pertahanan keamanan - Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham…
A. individualisme
B. liberalisme
C. persaudaraan
D. persamaan
E. integral dan kesatuan - Berikut ini adalah maksud politik luar negeri bebas aktif, Kecuali…….
A. Bebas menentukan sikap terhadap masalah internasional
B. Bebas berpendapat terhadap masalah internasional
C. Bebas bersekutu dengan negara adidaya
D. Aktif untuk mendamaikan negara-negara bersengketa.
E. Aktif dalam gerakan non blok
KUNCI JAWABAN/PENYELESAIANNYA
TES WAWASAN KEBANGSAAN
- Kunci : A
Jhon Locke mengemukakan teori pemisahan yang kemudian teori itu dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut Jhon Locke, kekuasaan negara terpisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Dalam ini badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang–undang kekuasaan eksekutif menjalankan undang–undang. Adapun kekuasaan federatif meliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif, seperti mengadakan kerja sama dan aliansi negara lain di luar negeri - Kunci : B
Pengakuan negara lain terdiri:
• Pengakuan de facto adalah pengakuan bahwa secara fisik di sebuah wilayah telah berdiri sebuah negara
Contoh: Indonesia diakui secara de facto tanggal 17 Agustus 1945
• Pengakuan de jure adalah pernyataan secara resmi menurut hukum tentang berdirinya sebuah negara
Contoh: Indonesia diakui secara de jure tanggal 27 Desember 1949. - Kunci : D
Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga jenis, yang satu sama lain memiliki kedudukan yang sama tingginya kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan prinsip kesejajarannya itu, apabila MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, melakukan pelanggaran maka ia tidak ada yang berhak mengadilinya. - Kunci : E
Menurut teori kedaulatan hukum (nomokrasi), hukum merupakan sumber kedaulatan. Karena itu, kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Setiap tindakan penguasa/pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum. Apabila hukum tunduk kepada kekuasaan atau penguasa, maka yang akan terjadi kekuasaan dapat membatalkan hukum - Kunci : B
Ingin menguasai, menonjolkan diri, mendapatkan pengakuan, selalu mementingkan diri sendiri dengan tanpa menghiraukan orang lain, merupakan beberapa sifat manusia sebagai insan politik - Kunci : A
Istilah Negara kemudian berkembang dalam berbagai defenisi dan dalam banyak sudut pandang yakni defenisi Negara :
• Sebagai Organisasi Kekuasaan
Negara adalah persekutuan manusia yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat.
• Sebagai Organisasi Politik
Negara merupakan organisasi yang keanggotaannya bersifat memaksa. Negara adalah sebagai alat yang mengatur hubungan–hubungan manusia dan menertibkan gejala–gejala kekuasan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.
• Sebagai Organisasi Kesusilaan
Negara merupakan organisasi yang berkewajiban menjaga kemerdekaan dan mentertibkan berbagai kepentingan individu sehingga kemerdekaan individu yang satu tidak bertentangan dengan individu lainnya
• Sebagai Organisasi Integralistik
Negara merupakan persekutuan dari manusia-manusia yang mempunyai hubungan yang erat dan menyatu untuk mencapai tujuan yang sebesar-besarnya. - Kunci : B
Istilah Indonesia adalah negara yang berdasarkan Rechtsstaat tercantum di dalam sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945. - Kunci : C
DPR bertugas mengawasi pelaksanaan target pemerintah. Namun demikian, DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Apabila DPR menganggap Presiden telah sungguh–sungguh melanggar haluan negara, DPR dapat menyampaikan memorandum (peringatan) kepada presiden atau meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa. Hal itu merupakan salah satu tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945. - Kunci : B
Perbedaan pendapat dalam masyarakat dapat mengundang timbulnya konflik apabila pemerintah tidak melakukan penyelesaian secara tepat. Agat tidak menjurus ke arah konflik yang membahayakan keutuhan masyarakat, maka partai politik memiliki peranan penting yakni dapat menjadi partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik. - Kunci : E
Peristiwa –peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di sekitar proklamasi adalah :
• Penetapan Pembukaan UUD 1945
• Penetapan UUD 1945
• Pemilihan presiden dan wakil presiden
• Penetapan fungsi presiden - Kunci : D
Hubungan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, terletak pada hal–hal berikut :
• Pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi bagian kedua proklamasi
• Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia secara terperinci. - Kunci : E
Tugas Presiden RI terbagi ke dalam dua bagian, yakni tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Mengagkat dan memberhentikan menteri–menteri merupakan tugas/wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. - Kunci : B
Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi dan hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam hal ini Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. - Kunci: E
Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Adapun dalam asas sentralisasi tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang digagaskan dalam pasal 18 UUD 1945 - Kunci : C
UUD 1945, terdiri atas :
a. Pembukaan, yang terdiri atas empat alinea
b. Batang tubuh, yang terdiri atas : 16 BAB, 37 Pasal, 3 ayat aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Sebagaimana dinyatakan dalam satu pasal aturan peralihan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru. Berdasarkan hal itu maka pasal–pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa sebelum ada peraturan yang baru menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku. - Kunci : D
Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi pada Orde Lama adalah sebagai berikut :
a. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong–royong
b. Pimpinan Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara diangkat sebagai menteri Negara
c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
d. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam UUD 1945
e. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan Rancangan APBN - Kunci : D
Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan inisiatif sendiri. - Kunci : B
Menurut teori kedaulatan hukum, hukumlah yang merupakan sumber kedaulatan. Karena itu penguasa, rakyat maupun negara wajib taat pada hukum. - Kunci : E
Ciri negara hukum adalah sebagai berikut:
• Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
• Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak yang tidak dipengaruhi atau terlepas dari kekuasaan lain
• Legalitas dalam arti hukum - Kunci : B
Dinyatakan dalam pasal 24C UUD 1945 bahwa salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan putusan bila terjadi persengketaan DPR dengan presiden - Kunci : C
Dalam pemilu 7 Juli 1999, yang dipilih rakyat adalah wakil–wakil yang akan duduk di MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II. Hal ini berbeda dengan Pemilu pada tahun 2004, di samping memilih wakil–wakil rakyat, juga bertujuan memilih presiden dan wakil presiden - Kunci: C
Dalam masa Orde Baru, pemilu menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1985, pasal 5 yang antara lain bahwa jumlah anggota DPR yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan. - Kunci : C
Untuk memecahkan masalah dwi kewarganegaraan antara Indonesia – Cina, dilakukan perundingan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario, dengan Menteri Luar Negeri RRC Chou En Lai. Hasil perundingan ini ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 1958 - Kunci : D
Bipartride atau berkewarganegaraan rangkap terjadi apabila seseorang yang negaranya menganut asas ius sanguinus dan lahir di negara yang menganut ius soli - Kunci : D
Sebagaimana diatur dalam pasal 23-26 UU No.12 tahun 2006, seseorang dapat kehilangan kewarganegaannya apabila :
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden
e. secara sukarela masuk dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
f. tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
h. bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI
i. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan.
j. laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan - Kunci : C
Ada tiga prosedur yang harus dilalui oleh suatu negara sebelum membuat atau menandatangani suatu perjanjian internasional, yaitu :
• Perundingan (negotiation)
• Penandatanganan (signature)
• Pengesahan (ratification) - Kunci : A
Sebab perjanjian internasional dinyatakan berakhir jika terjadi hal–hal berikut :
• Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai atau gagal
• Masa berlakunya perjanjian tersebut telah habis
• Salah satu pihak peserta perjanjian punah atau tidak lagi memiliki kedaulatan baik secara de facto maupun de jure
• Adanya persetujuan dari negara peserta
• Adanya perjanjian baru yang bersifat meniadakan perjanjian sebelumnya
• Terpenuhinya syarat–syarat pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri
• Diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain - Kunci : B
Tokoh pendiri gerakan Non–Blok adalah :
• Soekarno dari Indonesia
• Jawaharlal Nehru dari India
• Gamal Abdul Naser dari Mesir
• Josep Bross Tito dari Yoguslavia - Kunci : E
Sumber-sumber hukum internasional meliputi:
• kebiasaan – kebiasaan internasional
• traktat internasional (perjanjian internasional)
• yurisprudensi internasional
• doktrin atau karya – karya hukum - Kunci : C
Landasan hukum perpajakan di Indonesia yaitu pasal 23 UUD 1945. - Kunci : B
Penciptaan norma baru tidak perlu melalui konsensus bukan merupakan batasan keterbukaan Pancasila. - Kunci : E
Disamping menggunakan hukum dasar tertulis, negara kita juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang lazim disebut konvensi - Kunci : E
Masalah pertahanan dan keamanan merupakan wewenang pemerintah pusat. - Kunci : E
Paham yang dianut negara Indonesia adalah paham integral dan kesatuan. - Kunci: C
Politik bebas aktif berarti juga tidak memihak salah satu blok/pakta pertahanan