0

SOAL TES MASUK SMA/SMK NEGERI TP. 2018/2019 (SISTIM ZONASI)

SOAL TES MASUK SMA/SMK NEGERI TP. 2018/2019 (SISTIM ZONASI)

Seperti kita ketahui pada bulan juni 2019, pemerintah provinsi di beberapa kota besar Indonesia akan menerapkan sistem  PPDB online untuk penjaringan siswa yang akan memasuki SMAN dan sederajat yang akan memasuki tahun pelajaran baru yakni TP. 2019/2020. Pemerintah melalui kemdikbud menerapkan sistim zonasi untuk PPDB pada tahun 2019 ini. Ada beberapa sekolah yang menerapkan ujian online yaitu sekolah yang memiliki rombel lebih dari sepuluh kelas untuk kelas X SMA/SMK.

Adapun pembagian kuota PPDB untuk sistim zonasi di kota Medan adalah sbb:

  1. Jalur Zonasi testing (tes online) 10 % dari daya tampung sekolah
  2. Jalur Zonasi jarak 65 % dari daya tampung sekolah
  3. Jalur Zonasi keluarga tidak mampu 20 % dari daya tampung sekolah
  4. Jalur Zonasi anak guru 5 % dari daya tampung sekolah

Biasanya tes online yang digunakan untuk penjaringan siswa baru SMA/SMK adalah Tes Potensi Akademik (TPA).Tes bidang studi Matematika, Bhs Indonesia, B. Inggris, IPA dan IPS. Begitu pula untuk tes yang bertujuan untuk menentukan penjurusan atau peminatan menggunakan jenis tes yang sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal sebaiknya calon siswa berlatih mempelajari soal-soal latihan ataupun materi yang pernah dipelajari di sekolah menengah pertama.

Sebagai sarana latihan untuk mengikuti tes penjaringan siswa baru SMA/SMK atau untuk menentukan penjurusan atau peminatan berikut ini saya bagikan beberapa soal latihan Tes Masuk SMA/SMK untuk didownload. Tentu soal latihan ini bukan tes yang sebenarnya karena hampir setiap tahun panitia selalu membuat soal yang baru. Tetapi mungkin melalui latihan soal ini dapat dijadikan sarana untuk menguji kemampuan diri.

Berikut ini Soal Latihan dan Pembahasan Tes Masuk SMA / SMK, yang bisa di download

  1. BAHASA INDONESIA klik disini
  2. BAHASA INGGRIS klik disini
  3. MATEMATIKA klik disini
  4. IPA klik disini
  5. TPA (Tes Potensi Akademik)

Sabar ya besok saya upload….sudah ngantuk seh…..

Iklan
0

PPDB SMA DAN SMK NEGERI T.P. 2019/2020

Salam edukasi ! Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online T.P. 2019/2020 akan segera di buka pendaftarannya di Provinsi Sumatera Utara. Namun masih banyak orang tua siswa yang mempertanyakan prosedur ataupun persyaratan yang harus dilalui dan dilengkapi. Untuk itu disini admin bagikan Draft Pergub, Juknis dan Paparan serta user manual PPDB online T.P. 2019/2020 agar masyarakat mendapat sosialisasi dengan baik.

  1. Draft Pergub PPDB Online 2019 klik disini
  2. Paparan PPDB 2019 klik disini
  3. User Manual Portal PPDB Online 2019-Operator klik disini
  4. Juknis PPDB Online Disdik dan Daftar Sekolah Testing klik disini

Demikian yang bisa kami bagikan Semoga bermanfaat bagi kita semua.

0

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) T.A. 2019/2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. Permendikbud ini diklaim sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya dan hasil evaluasi PPDB tahun lalu.. Di dalam aturan ini, PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (90 persen), jalur Prestasi (5 persen), dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali (5 persen).

Berdasarkan Permendikbud tersebut, berikut 5 perbedaan pelaksaan PPDB 2018 dan 2019:

  1. Penghapusan SKTM Pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.
  2. Lama domisili Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun senelumnya.
  3. Pengumuman daya tampung Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini hanya menyampaikan “daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)”.
  4. Prioritas satu zonasi sekolah asal Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau ‘bodong’ yang dibuat jelang pelaksaan PPDB. Terkait pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, Mendikbud mengatakan akan menindak-tegas hal ini karena sudah masuk dalam ranah pungli, pemalsuan, maupun penipuan.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada.

Sebagian besar sekolah belum dapat menerapkan seleksi jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik sesuai dengan prinsip zonasi. Selain itu, masih banyak sekolah menerapkan kuota zonasi, prestasi, dan perpindahan domisili tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Mendikbud mengimbau agar pemerintah daerah segera membuat juknis PPDB yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

Ia menjelaskan, regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat.

0

PENERIMAAN  PESERTA  DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2019

MENTERI PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN

DAN

MENTERI DALAM NEGERI

Yth .

  1. Gubernur
  2. Bupati/Walikota

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  BERSAMA

MENTERI  PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN

DAN

MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 1 TAHUN 2019

NOMOR  420/2973/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN  PENERIMAAN  PESERTA  DIDIK BARU

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. . Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 5587)   sebagaimana  telah beberapa  kali diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun      2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, kami menghimbau kepada Saudara agar segera:

  1. menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan menyampaikan            informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
  2. menetapkan zonasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB;
  1. memerintahkan dinas  pendidikan      berkoordinasi     dengan      dinas kependudukan dan     pencatatan     sipil    setempat    dalam    melakukan penetapan zonasi;
  1. memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/ pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
  3. memastikan seluruh    sekolah   yang   diselenggarakan   oleh   pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar; dan
  1. memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh  pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tuajwali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB  sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah

Demikian surat edaran bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Untuk mendownload Surat Edaran Bersama secara lengkap klik disini