CONTOH SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) UNTUK CPNS, SEKDIN, DAN TES MASUK POLRI TAHUN 2024

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan salah satu jenis tes yang diujikan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tes Masuk Sekolah Kedinasan (Sekdin), dan Tes Masuk Polri (Tamtama, Bintara, Akpol) di Indonesia. TWK bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman calon tersebut terhadap wawasan kebangsaan, identitas nasional, serta kebhinekaan Indonesia.
Materi TWK meliputi beberapa bagian, yaitu:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bhinneka Tunggal Ika
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
5. Bahasa Indonesia
6. Ketahanan Nasional
7. Bela Negara
8. Integritas
   

Jumlah Soal TWK sebanyak 30 butir, peserta tes diminta untuk memilih satu jawaban yang paling tepat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang materi yang diujikan. Soal-soal TWK biasanya disajikan dalam bentuk pilihan ganda dengan 5 (lima) Opsi dengan 1 pilihan memiliki skor 5 dan yang lainnya bernilai 0. Namun soal-soal yang diujikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir lebih menekankan kepada hal yang bersifat implementatif.
Adapun passing grade (PG) atau nilai ambang batas terendah untuk SKD CPNS 2023 adalah sebagai berikut: PG TWK: 65. PG TIU: 80. PG TKP: 166.
TWK merupakan tes yang penting untuk mengukur kualitas calon PNS, Casis Sekdin dan Casis Polri. Peserta tes yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik akan lebih mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sangat penting untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Berikut adalah beberapa contoh soal TWK:

Bagian 1

1. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “To Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu …
   A. Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
   B. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
   C. Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif
   D. Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif
   E. Legislatif, Demokratif, dan Federatif
2. Pengakuan de jure berarti pengakuan Negara lain terhadap Negara Indonesia secara resmi menurut hukum, misalnya ….
   A. Tanggal 17 Agustus 1945, terbentuknya Negara Indonesia
   B. Tanggal 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda
   C. Tanggal 10 Juli 1947, pengakuan Republik Indonesia oleh Mesir
   D. Tanggal 10 Juli 1945, terbentuknya Negara RIS oleh Belanda
   E. Tanggal 19 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan RIS oleh Arab Saudi
3. Apabila Mahkamah Agung melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang berhak mengadili, karena kedudukan kekuasaan negaranya sama tinggi. Pembagian kekuasan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh ….
   A. Immanuel Kant
   B. Van Vollen Houven
   C. John Locke
   D. Montesqueiu
   E. Polybios
4. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus mengikuti kehendak kekuasaan negara. Apabila hukum tunduk terhadap kekuasaan maka ….
   A. hukum menjadi aturan yang tinggi
   B. kedudukan hukum akan sama
   C. keberadaan hukum untuk pejabat berbeda
   D. pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang
   E. akan terjadi kekuasaan yang dapat membatalkan hukum
5. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ….
   A. berpartisipasi politik
   B. insan politik
   C. kaderisasi politik
   D. makhluk politik
   E. aktif berpolitik
6. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut, pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai ….
   A. Organisasi politik
   B. Organisasi kesusilaan
   C. Organisasi integralistik
   D. Organisasi kekuasaan
   E. Organisasi kemasyarakatan
7. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam ….
   A. Pasal –pasal UUD 1945
   B. Sistem pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945
   C. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata
   D. Pembukaan UUD 1945
   E. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945
8. Anggota DPR merangkap anggota MPR, maka jika DPR menganggap Presiden sungguh–sungguh melanggar hukum Negara yang ditetapkan oleh MPR, maka DPR dapat meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, hal ini merupakan ….
   A. Kekuasaan DPR yang diatur dalam UUD 1945
   B. Fungsi legislatif DPR dalam UUD 1945
   C. Tugas DPR yang diatur dalam UUD 1945
   D. Fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945
   E. Wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945
9. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ….
   A. mengembangkan kehidupan politik
   B. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
   C. mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
   D. menentukan sistem pemerintahan
   E. mewujudkan sistem pemerintahan
10. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar proklamasi ialah ….
    A. Pembentukan kabinet yang pertama
    B. Penetapan sistem multipartai
    C. Pembentukan KNIP sebagai pengganti MPR
    D. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
    E. Penetapan UUD 1945
11. Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ….
    A. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
    B. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok–pokok pikiran kenegaraan
    C. Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara
    D. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci
    E. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental
12. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan salah satu tugas Presiden RI sebagai:
    A. Kepala negara
    B. Pamegang hak prerogatif
    C. Mandataris MPR
    D. Panglima tertinggi
    E. Kepala pemeritahan
13. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh 1945 adalah bahwa Batang Tubuh UUD 1945 ….
    A. dijabarkan ke dalam Pembukaan UUD 1945
    B. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
    C. merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
    D. merupakan uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945
    E. penjabaran kaidah Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
14. Pasal 18 UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut, KECUALI ….
    A. Di daerah otonom akan dibentuk DPRD
    B. Indonesia berbentuk Negara Kesatuan
    C. Daerah – daerah terdiri dari daerah besar dan kecil
    D. Daerah dapat berbentuk otonom dan administratif
    E. Negara berdasarkan sentralisasi
15. Adanya pasal-pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa ….
    A. aturan peralihan berfungsi sebagai pelengkap peraturan yang ada
    B. aturan peralihan merupakan penghubung aturan lama dengan aturan baru
    C. sebelum ada peraturan yang baru disusun menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku
    D. sebelum ada aturan peralihan bersifat sementara maka peraturan lama tetap berlaku
    E. aturan tambahan dapat dicabut setelah ditetapkan aturan baru
16. Salah satu contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama ialah ….
    A. Presiden mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas
    B. Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPRS
    C. Presiden dibantu oleh Perdana Menteri
    D. Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup
    E. Presiden bertindak sebagai panglima tertinggi
17. Dalam suatu negara di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri adalah ….
    A. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi
    B. Negara Serikat yang terdiri dari gabungan beberapa Negara
    C. Negara Serikat yang terdiri dari Gabungan Negara-negara bagian
    D. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
    E. Negara Kerajaan dengan sistem konstitusional
18. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa ….
    A. Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan, kekuasaan tertinggi dari Tuhan
    B. Kekuasaan tertinggi terletak pada hukum Penguasa, Rakyat maupun Negara wajib taat pada hukum
    C. Kekuasaan tertinggi terletak pada Negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya Negara.
    D. Negara dan Pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai utusan Tuhan
    E. Negara dan Pemerintah memperoleh kekuasaan dari Rakyat melalui pemilu
19. Salah satu ciri negara Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas artinya ….
    A. bebas memutuskan perkara-perkara di pengadilan
    B. memutuskan kekuasaan tidak terbatas
    C. dalam menjalankan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah
    D. dalam menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan
    E. dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
20. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada….
    A. DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
    B. Mahkamah Konstitusi
    C. Mahkamah Agung
    D. Seluruh anggota DPR
    E. Dewan Penasehat Presiden
21. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ….
    A. MPR, DPR, dan Presiden
    B. MPR, DPR, dan DPRD I
    C. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
    D. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
    E. Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II.
22. Pengertian sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar dalam pemilu adalah …
    A. pemungutan suara untuk DPR memakai surat suara oleh badan perwakilan dan dilaksanakan serentak
    B. besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya kursi di perlemen
    C. besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya dukungan masyarakat pemilih
    D. menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut dalam kehidupan ketatanegaraan
    E. tiap-tiap daerah mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan berdasarkan perwakilan berimbang.
23. Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC ditetapkan dalam Undang-Undang ….
    A. UU No.62/1958
    B. UU No. 8/1962
    C. UU No. 2/1958
    D. UU No. 3/1962
    E. UU No. 3/1946
24. Seseorang dinyatakan berstatus Bipatride, apabila ….
    A. Ia dilahirkan di negara yang menganut asas Ius Soli dan sekaligus Ius Sanguinis
    B. Negaranya menganut Ius Sanguinis, tetapi ia dilahirkan di negara yang Ius Sanguinis juga
    C. Negaranya menganut Ius Soli dan dilahirkan di negara yang berdasarkan Ius Soli juga.
    D. Negaranya menganut Ius Sanguinis tetapi ia dilahirkan di negara yang asas Ius Soli
    E. Negaranya menganut asas Ius soli dan ia dilahirkan di negara yang asas Ius Sanguinis
25. Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ….
    A. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
    B. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
    C. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
    D. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
    E. mengangkat sumpah sebelum menjabat jabatan penting
26. Perhatikan tahapan–tahapan Perjanjian Internasional berikut :
    • 1. Negotiation
    • 2. Clarification
    • 3. Signature
    • 4. Labbying
    • 5. Ratification
      Berdasarkan urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat Perjanjian Internasional adalah nomor ….
      A. 2, 3 dan 4
      B. 1, 2 dan 3
      C. 1, 3 dan 5
      D. 2, 4 dan 5
      E. 3, 4 dan 5
27. Landasan hukum perpajakan di Indonesia adalah….
    A. Pasal 25
    B. Pasal 24
    C. Pasal 23
    D. Pasal 33
    E. Pasal 34
28. Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI….
    A. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dinamis
    B. Penciptaan norma baru tidak perlu melalui consensus
    C. Larangan terhadap ideology Marxisme, Lenninisme, Komunisme
    D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat.
    E. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal
29. Disamping menggunakan hukum dasar tertulis, negara kita juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang lazim disebut…
    A. Aturan tambahan
    B. Aturan peralihan
    C. Konstituante
    D. Konstitusi
    E. Konvensi
30. Menurut undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang…
    A. Agama
    B. Moneter
    C. Fiscal
    D. Retribusi
    E. pertahanan keamanan

Bagian 2

1. Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut, KECUALI….
   A. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dinamis
   B. Penciptaan norma baru tidak perlu melalui consensus.
   C. Larangan terhadap ideology Marxisme, Lenninisme, Komunisme.
   D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat.
   E. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal.
2. Disamping menggunakan hukum dasar tertulis, negara kita juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang lazim disebut…
   A. Aturan tambahan
   B. Aturan peralihan
   C. Konstituanti
   D. Konstitusi
   E. Konvensi
3. Menurut undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang…
   A. Agama
   B. Moneter
   C. Fiscal
   D. Retribusi
   E. pertahanan keamanan
4. Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham…
   A. Individualisme
   B. Liberalisme
   C. Persaudaraan
   D. Persamaan
   E. integral dan kesatuan
5. Berikut ini adalah maksud politik luar negeri bebas aktif, Kecuali…….
   A. Bebas menentukan sikap terhadap masalah internasional
   B. Bebas berpendapat terhadap masalah internasional
   C. Bebas bersekutu dengan negara adidaya
   D. Aktif untuk mendamaikan negara-negara bersengketa.
   E. Aktif dalam gerakan non blok
6. Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny telah lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai …
   A. Kepribadian bangsa Indonesia
   B. Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
   C. Cita-cita dan Tujuan bangsa Indonesia
   D. Jiwa bangsa Indonesia
   E. Pandangan hidup bangsa Indonesia
7. Susunan sila-sila dari Pancasila tersusun secara sistematis hierarkis. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni, sehingga nila-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut, KECUALI …
   A. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal
   B. Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia
   C. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar yang tak boleh diabaikan
   D. Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila), secara hukum dapat diubah untuk mengikuti dinamika kehidupan, dengan demikian, Pancasila akan tetap ada
   E. Pembukaan UUD 1945 yang menjadi nilai-nilai Pancasila tetap ada karena kemerdekaan merupakan karunia Tuhan
8. Pengertian kita tentang UUD 1945 akan bersumber pada penafsiran resmi dan/atau berdasarkan berdasarkan kenyataan sejarah, maka dipakailah suatu metoda penguraian yang isi penyelesaiannya selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945 itu sendiri. Metode ini adalah …
   A. Obyektif – praktis
   B. Obyektif – teoritis
   C. Obyektif – fulsatis
   D. Subjektif – praktis
   E. Subjektif – teoritis
9. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kekuatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” …
   A. Tahun I No.1 tanggal 18 Agustus 1945
   B. Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946
   C. Tahun IIINo.12 tanggal 8 April 1947
   D. Tahun IV No.8 tanggal 12 April1948
   E. Tahun V No.12 tanggal 9 Oktober 1960
10. Makna alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dari penjajahan adalah makna alinea.
    A. pertama
    B. kedua
    C. ketiga
    D. keempat
    E. Pertama dan kedua
11. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 melalui tujuh kunci pokoknya, yang pelaksanaan selanjutnya terdapat dalam peraturan perundangan dibawahnya, termasuk ketetapan MPR. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditegaskan di dalam …
    A. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
    B. Ketetapan MPR No.I/MPR/1983
    C. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978
    D. Ketetapan MPR No.III/MPR/1999
    E. Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000
12. Terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam ideologi Pancasila yakni dimensi Teologis, dimensi Etis, dan dimensi Integral – Integratif. Dimensi yang menunjukkan bahwa manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral dimana seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia, merupakan pengertian …
    A. Dimensi Teologis
    B. Dimensi Etis
    C. Dimensi Integral – Integratif
    D. Dimensi Teologis dan Etis
    E. Dimensi Etis dan Integral – Integratif
13. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan terwujud jika hal-hal berikut ini dilaksanakan secara optimal, KECUALI …
    A. perlunya dinamisasi kehidupan masyarakat
    B. perlunya demokrasi masyarakat yang mampu membentuk setiap warga negara menjadi dewasa
    C. perlunya fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat
    D. perlunya institusi analisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat berjalan dengan wajar dan sehat
    E. perlunya standarisasi penerapan nilai untuk semua warga negara sehingga tercapai kerukunan hidup
14. Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945 dan dieksplorasikan dalam dimensi-dimensi yang melekat. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila akan tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai pedoman kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah makna dimensi …
    A. Realitas
    B. Idealitas
    C. Fleksibilitas
    D. Fungsionalitas
    E. Aktualitas
15. Pancasila digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat di kehidupan nyata (living reality). Ini merupakan pengertian justifikasi …
    A. Yuridis
    B. Teoritis – Filsafati
    C. Sosiologis – Historis
    D. Etis – Historis
    E. Aktual – Filosofis
16. Perumusan Pancasila yang sah dan resmi adalah yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan di atas adalah isi dari …
    A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
    B. Ketetapan MPR No.11/MPR/1978
    C. Ketetapan MPR No.11/MPR/1983
    D. Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968
    E. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004
17. Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tercantum dalam …
    A. Proklamasi 17 Agustus 1945
    B. Undang-Undang Dasar 1945
    C. Pembukaan UUD 194
    D. Ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966
    E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
18. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7 s/d 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa “Kerajaan Nusantara” yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Bahkan Kerajaan Majapahit menerapkan politik luar negeri dengan prinsip bertetangga yang baik (good neighbour policy) dikenal dengan …

A. “Bhineka Tungga Ika”
B. “Tan Hana Dharma Mangrua”
C. “Ekaprasetia Pancakarsa”
D. “Mitreka Satata”
E. “Manunggaling Kawula Gusti”

19. Terdapat beberapa fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, salah satunya berfungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Dalam hal ini fungsi Pancasila dilihat secara …
    A. Yuridis bertatanegaraan
    B. Bersifat sosiologis
    C. Bersifat etis dan fisiologis
    D. Bersifat formal
    E. Dimensi realitas
20. Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen), lembaga yang antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah …
    A. Mahkamah Agung (MA)
    B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    C. Komisi Yudisial (KY)
    D. Mahkamah Konstitusi (MK)
    E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
21. Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah …
    A. Setiap penduduk
    B. Setiap warga negara yang ditetapkan oleh UU
    C. Setiap warga negara telah dewasa/menikah
    D. Fraksi politik
    E. Partai politik
22. Kekuasaan-kekuasaan Presiden yang terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai …
    A. Penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi
    B. Penyelenggara negara di bawah MPR
    C. Kepala pemerintahan negara
    D. Kepala negara
    E. Mandataris MPR
23. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan, KECUALI….
    A. Pembentukan, pemekaran, serta pembangunan daerah
    B. Pendapatan dan belanja negara
    C. Hubungan pusat dan daerah
    D. Pengelola sumber daya alam
    E. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
24. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pendidikan guna mengadakan hukum dan keadilan (UUD 1945 pasal 24 ayat (1)). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …
    A. Mahkamah Agung
    B. Mahkamah Agung dan DPR
    C. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
    D. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
    Mahkamah Agung dan Presiden
25. Aturan Tambahan, pasal II UUD 1945 menyatakan dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD negeri RI tahun 1945 terdiri atas …
    A. Pembukaan dan batang tubuh
    B. Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan
    C. Pembukaan dan pasal-pasal
    D. Pembukaan dan batang tubuh amandemen
    E. Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan amandemen
26. Kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai 16 Oktober 1945 segala kekuasan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di jalankan oleh satu badan/lembaga yaitu presiden dibantu oleh KNIP-Kekuasaan presiden yang demikian luas itu berdasarkan …
    A. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
    B. Batang tubuh UUD 1945 pasal 10
    C. Aturan peralihan UUD 1945 pasal IV
    D. Aturan tambahan UUD 1945 ayat (3)
    E. Maklumat wakil presiden dan No.X
27. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949 dapat disimpulkan bahwa konstitusi RIS 1949 juga … pembagian kekuasaan yang terbagi dalam 6 lembaga negara yakni …
    A. MPR, DPR, MA, BPK, SENAT, Presiden
    B. MPR, DPR, MA, BPK, Presiden, Menteri-menteri
    C. Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Badan Federal
    D. Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Senat
    E. MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, Senat
28. Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahannya tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI …
    A. Adanya sistem parlementer yang multipartai
    B. Partai politik hanya untuk kepentingan partai golongan
    C. Pelaksanaan sistem demokrasi tidak sehat
    D. Menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formal
    E. Kekuasaan-kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara
29. Keluarnya Keppres RI No.28 tahun 2003 menetapkan seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam status bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer, sejak 19 Mei 2003, disebabkan pihak GAM tidak menerima pernyataan pernyataan yang disampaikan pemerintah RI yaitu menerima NKRI, Otonomi khusus NAD dan meletakkan senjata. Perundingan tesebut dilaksanakan di kota …
    A. Helsinki, Finlandia
    B. Jakarta, Indonesia
    C. Manila, Filipina
    D. Tokyo, Jepang
    E. Oslo, Norwegia
30. Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut memberikan indikasi pelaksanaan sistem presidensial, tetapi dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial ini masih belum dilaksanakan secara resmi. Hal ini tampak jelas tertuang dalam ketetapan MPR ..
    A. TAP MPR No.III/MPR/1999
    B. TAP MPR No.IV/MPR/1999
    C. TAP MPR No.V/MPR/1999
    D. TAP MPR No.VI/MPR/1999
    E. TAP MPR No.VII/MPR/1999

Bagian 3

1. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, menetapkan berbagai sistem/cara yang dipakai menentukan bidang-bidang kemenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang pusat sudah ditentukan secara formal, di luar itu merupakan wewenang pemerintah daerah, adalah sistem …
   A. Residu
   B. Material
   C. Formal
   D. Otonomi riil
   E. Formal – material
2. Menurut UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah Dana Perimbangan. Yang termasuk Dana Perimbangan, KECUALI bagian daerah …
   A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
   B. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   C. Sumber Daya Alam (SDA)
   D. Dana Alokasi Umum (DAU)
   E. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
3. Otonomi luas yang diterapkan oleh daerah mencakup keleluasan daerah menyelenggarakan pemerintahan pada bidang-bidang seperti berikut, KECUALI …
   A. Pendidikan dan kebudayaan
   B. Kesehatan
   C. Pinjaman (utang)
   D. Lingkungan hidup
   E. Agama
4. Peran serta masyarakat dalam sistem politik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam …
   A. UU Nomor 9 tahun 1998
   B. UU Nomor 12 tahun 2003
   C. UU Nomor 23 tahun 2003
   D. UU Nomor 31 tahun 2003
   E. UU Nomor 22 tahun 1999
5. Di penghujung tahun 1995, ada kasus “pembocoran” rahasia Negara yang melibatkan pers dan sifatnya agak langka yaitu kebocoran uang negara di Departemen perhubungan. Pers pun terlibat dan otomatis memunculkan masalah hukum dan kode etik jurnalistik. Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk pemerintah, khususnya setelah dikeluarkannya UU Pers yang baru, yakni …
   A. UU No.22 tahun 1999
   B. UU No.25 tahun 1999
   C. UU No.40 tahun 1999
   D. Perpem. No.25 tahun 2000
   E. Perpem. No.84 tahun 2000
6. Sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya UUD 1945 yang pertama. Tepatnya sejak kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan Presiden Soekarno kepada menteri atau menteri-menteri, sejak keluarnya …
   A. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945
   B. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
   C. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
   D. TRITURA tanggal 12 Maret 1966
   E. Amandemen UUD 1945
7. Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh …
   A. Pemerintah
   B. Pemerintah bersama DPR
   C. Pemerintah bersama DPR dan Senat
   D. Pemerintah bersama Senat
   E. Dewan Perwakilan Rakyat
8. Pada 10 November 1956, sidang pertama Konstituante dibuka di Bandung oleh Presiden Soekarno, dengan memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Lebih dari dua tahun bersidang, Konstituante belum berhasil merumuskan rancangan UUD baru, perdebatan mereka adalah mengenai …
   A. Sistem pemerintahan
   B. Bentuk negara
   C. Dasar negara
   D. Tujuan negara
   E. Sistem politik
9. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka …
   A. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR
   B. Menjunjung tinggi supremasi hukum
   C. Menyatakan Presiden tidak boleh membubarkan dan/atau membekukan DPR
   D. Pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden
   E. Pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat
10. “MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh …
    A. MPR atas usul seluruh rakyat lewat referendum
    B. MPR atas usul Mahkamah Konstitusi
    C. MPR atas usul Mahkamah Agung
    D. MPR atas usul DPR
    E. MPR atas usul Komisi Yudisial
11. Hasil–hasil positif dari era Kebangkitan Nasional pertama (1908) yang membantu pembangunan, yaitu …
    A. Hilangnya suku bangsa dan sifat kedaerahan
    B. Hilangnya kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan
    C. Terbentuknya semangat kebangsaan dan persatuan
    D. Kesadaran akan harga diri untuk hidup merdeka
    E. Berlangsungnya pembangunan secara berkesinambungan
12. Contoh Falsafah yang digunakan oleh negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila adalah
    A. Menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab
    B. Menjamin kebebasan memeluk agama
    C. Menerapkan sistem demokrasi liberal
    D. Menerapkan demokrasi sistem perwakilan
    E. Menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif
13. Contoh pelaksanaan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari–hari adalah …
    A. Hidup hemat, cermat, tepat dan bermanfaat
    B. Bergaya hidup hemat sesuai kemampuan
    C. Selalu berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan
    D. Menggunakan harta benda harus memberi manfaat
    E. Hati–hati dalam menggunakan harta benda
14. Untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila tidak dapat dilakukan secara sporadis tetapi harus berkelanjutan dan bersungguh–sungguh. Untuk itu diperlukan pemimpin …
    A. Yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat
    B. Yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas
    C. Yang mengenal situasi dan kondisi bangsa, mampu melihat jauh ke depan dan berfikir secara rasional
    D. Yang memiliki pengalaman
    E. Semua jawaban benar
15. Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yaitu …
    A. alinea keempat
    B. alinea kedua
    C. alinea pertama
    D. alinei ketiga
    E. semua jawaban benar
16. Hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai sila dari Pancasila yaitu …
    A. Sila pertama
    B. Sila kedua
    C. Sila ketiga
    D. Sila kelima
    E. Sila keempat
17. Yang dimaksud hukum positif adalah …
    A. Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.
    B. Hukum yang teratur seperti hukum alam
    C. Hukum yang merupakan kebiasaan–kebiasaan dalam masyarakat
    D. Hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini
    E. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara
18. Seorang pria keturunan Cina yang baru beristri, berimigrasi ke suatu negara, misalnya negara A, keluarga tersebut belum merubah status kewarganegaraannya. Beberapa tahun kemudian keluarga itu melahirkan anak. Jika negara A tersebut menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan …
    A. Negara Cina
    B. Negara A
    C. Bipatride
    D. Apatride
    E. Semua jawaban benar
19. Struktur pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan antara alat perlengkapan negara. Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan negara. Lembaga kenegaraan yang tidak terdapat pada teori Montesquieu adalah …
    A. DPR sebagai lembaga legislative
    B. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif
    C. Presiden memiliki kewenangan grasi, amnesti, dan abolisi
    D. Kehakiman sebagai lembaga yudikatif
    E. MPR sebagai lembaga legislatif
20. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain–lain badan kehakiman menurut undang–undang yang memiliki kedudukan …
    A. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan
    B. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bersama dengan pemerintah dan mendukung kebijakannya
    C. Kekuasaan kehakiman sama dengan kekuasaan kejaksaan agung, sehingga keduanya tidak dapat saling menuntut
    D. Kekuasaan kehakiman berada di bawah Menteri Kehakiman sehingga secara otomatis kehakiman di bawah pemerintah
    E. Kekuasaan kehakiman sejajar dengan pemerintah sehingga sejajar pula dengan kepala negara
21. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berarti …
    A. tidak ada daerah otonom
    B. tidak ada wilayah administrative
    C. segala sesuatunya terpusat pada pemerintahan pusat
    D. tidak ada wilayah yang bersifat negara
    E. tidak ada pembagian kekuasaan
22. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan di daerah provinsi, kepala daerah yaitu gubernur menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada …
    A. Presiden
    B. Menteri Dalam Negeri
    C. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
    D. Sekwilda Tingkat I
    E. Rakyat melalui DPRD
23. Berikut batas–batas wilayah daratan suatu negara, kecuali …
    A. Sungai
    B. Gunung
    C. Pagar yang sengaja dibuat
    D. Tembok/benteng
    E. Udara
24. Jika Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, temuan itu diteruskan kepada …
    A. KPU
    B. Mendagri
    C. Penyidik
    D. Kejaksaan
    E. Kehakiman
25. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan sebagai berikut, kecuali …
    A. kepentingan nasional
    B. kepastian hukum
    C. keterbukaan
    D. proporsionalitas
    E. kepentingan umum
26. Calon hakim agung diusulkan kepada DPR oleh…
    A. Presiden
    B. menteri kehakiman
    C. mahkamah agung
    D. kejaksaan agung
    E. komisi yudisial
27. Menurut UUD 1945, penduduk ialah …
    A. Semua WNI
    B. Semua makhluk yang ada di Indonesia
    C. WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
    D. Semua orang yang setia kepada NKRI
    E. WNI dan Warga Negara Asing yang sudah bermukim selama ±1 tahun di Indonesia
28. Dalam rangka netralitas PNS maka ditetapkan bahwa PNS …
    A. tidak ikut pemilu
    B. tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya
    C. tidak diperkenankan menggunakan hak pilih aktifnya
    D. tidak diperkenankan menjadi pengurus/ anggota partai politik
    E. tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu
29. Pancasila sebagai dasar negara berlaku sejak …
    A. Adanya musyawarah Indonesia
    B. 17 Agustus 1945
    C. 18 Agustus 1945
    D. 1 Juni 1945
    E. Sumpah Pemuda 1928
30. Amandemen kedua UUD 1945 dilaksanakan tahun
    A. 1999
    B. 2000
    C. 2001
    D. 2002
    E. 2003

Demikian dulu yang bisa admin bagikan, semoga bermanfaat! Bagi yang ingin Lulus silahkan berlatih di Bimbingan Belajar My Tentor Jl. Ayahanda No. 1B Medan CP. 081262017001 Bang Topaz