0

MATEMATIKA PEMINATAN SMA KELAS 10  KURIKULUM 2013 REVISI 2018

Di sini kami sediakan  materi untuk pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas X  kurikulum 2013 Revisi 2018. Semua materi di bawah ini disusun dengan teratur  di mulai dari materi Sistem persamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat), Sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat), grafik, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma, pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional, persamaan dan fungsi Kuadrat, fungsi rasional, sampai dengan skalar dan vektor serta operasi aljabar vektor, yang bisa adik-adik download dalam format PDF sebagai bahan latihan soal sebagai berikut :

  1. Sistem persamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat)
  2. Sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat)
  3. Grafik, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponen dan Logaritma
  4. Pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional
  5. Skalar dan vektor serta operasi aljabar vektor
  6. Soal Penilaian Tengah Semester (PTS)
  7. Soal Penilaian Akhir Semester (PAS)
  8. Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT)

Baca Juga :

  1. Matematika Wajib SMA Kelas 10 Kurikulum 2013 Revisi 2018
  2. Matematika Wajib SMA Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2018
  3. Matematika Wajib SMA Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018
  4. Matematika Peminatan SMA Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2018
  5. Matematika Peminatan SMA Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Demikian dulu materi Matematika Peminatan Kelas 10 SMA Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian

Iklan
0

SPMI-SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2019

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Lalu pada pasal 11 dinyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Penjaminan mutu pendidikan adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal ayat (3) dinyatakan bahwa “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Hal ini dipertegas dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa;

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Dalam upaya mencapai SNP, Mendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.”

SPMP terdiri dari dua bentuk, yaitu; (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pasal 1 ayat (4) Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.”

Lalu pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Kedua sistem tersebut saling terkait, sama-sama penting, dan sama-sama diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, tetapi hal yang paling utama adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah. SPMI membangun semangat kesadaran terhadap pentingnya budaya mutu dan perbaikan mutu berkelanjutan.

SPMI melibatkan warga sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Staf, siswa, Komite Sekolah, orang tua siswa, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), di bawah binaan atau pendampingan pengawas sekolah. Berbagai pihak tersebut diharapkan duduk bersama, memikirkan dan menyusun berbagai program peningkatan mutu sekolah.

Kurikulum 2013

Integrasi Kurikulum 2013 (K-13) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), utamanya berkaitan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berhubungan dengan empat standar akademik, yaitu; (1) standar kelulusan (SKL), (2) standar isi, (3) standar proses, dan (4) standar penilaian. Keempat standar tersebut dijabarkan dalam indikator dan subindikator pada instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Hasil pengisian instrumen PMP lalu menjadi rapor mutu satuan pendidikan. Berbagai indikator atau subindikator yang nilainya masih rendah atau belum mencapai SNP, perlu dipenuhi atau ditingkatkan berdasarkan skala prioritas melalui program yang disusun dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

BELUM TUNTAS BRO

0

MAU LULUS CPNS 2019 ? SIMAK TIPS N TRICKS BERIKUT !

Lulus CPNS merupakan dambaan bagi setiap orang , namun untuk bisa lulus harus memiliki strategi jitu untuk dapat menjawab soal-soal SKD dan TKB yang diujikan oleh Panselnas BKN. Ada tiga jenis tes SKD/TKD yang harus dilalui dalam seleksi CPNS, antara lain Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Berikut tiga jenis soal SKD/TKD lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang ditetapkan pada 27 Agustus 2018 dan kemungkinan besar masih digunakan pada pelaksanaaan seleksi CPNS/CASN Tahun 2019 ini dengan penjelasansebagai berikut:

1. TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dilaksanakan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan :

  1. Nasionalisme
  2. Integritas
  3. Bela Negara
  4. Pilar Negara
  5. Bahasa Indonesia
  6. Pancasila
  7. Undang-Undang Dasar 1945
  8. Bhinneka Tunggal Ika
  9. Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

( Passing Grade TWK 75 artinya anda paling sedikit harus menjawab minimal 15 soal benar)

2. TES INTELIGENSIA UMUM (TIU)

Tes Intelegensia Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai beberapa aspek berikut:

  1. Kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan.
  2. Kemampuan numerik, yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka.
  3. Kemampuan figural, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram.
  4. Kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis
  5. Kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis.

( Passing Grade TIU 80 artinya anda paling sedikit harus menjawab minimal 16 soal benar)

3. TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP)

Sebelumnya bernama Tes Skala kematangan (TSK)/Matured Test yaitu: tes untuk menilai sejauh mana tingkat kedewasaan/cara berfikir seseorang yang  tertuang ke dalam 15 Aspek. Mulai 3 tahun Terakhir ini berganti nama menjadi Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dimana ke-15 aspek tadi disederhanakan menjadi 11 aspek  mulai integritas diri sampai dengan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, berikut selengkapnya:

  1. Pelayanan publik
  2. Sosial budaya
  3. Teknologi informasi dan komunikasi
  4. Profesionalisme
  5. Jejaring kerja
  6. Integritas diri
  7. Semangat berprestasi
  8. Kreativitas dan inovasi
  9. Orientasi pada pelayanan
  10. Orientasi kepada orang lain
  11. Kemampuan beradaptasi
  12. Kemampuan mengendalikan diri
  13. Kemampan bekerja mandiri dan tuntas
  14. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan
  15. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok/Tim
  16. Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain

( Passing Grade TKP 143 artinya anda paling sedikit harus menjawab minimal 29 soal benar)

KET : Setiap soal benar pada TWK dan TIU diberi score 5 dan salah score 0, namun pada TKP setiap soal mempunyai skor terendah 1 dan tertinggi 5 artinya setiap opsi ada scorenya mulai 1,2,3,4 dan 5

Sebagai tambahan, pihak BKN mengingatkan para peserta agar senantiasa teliti dan memantau perkembangan terbaru di situs BKNSSCN, maupun di instansi terkait. Kelalaian peserta dalam mengikuti informasi terbaru menjadi tanggung jawab masing-masing.

TIP’S N TRICK

Pada waktu ujian SKD/TKD sebaiknya anda mengerjakan soal TKP terlebih dahulu secara sekilas dan hanya menjawab yang anda pastikan memiliki skor 5, kemudian beranjak ke TWK dengan tidak membuang waktu terlalu lama dengan menjawab yang pasti bernilai benar, kemudian usahakan berpindah untuk menjawab soal – soal TIU dengan teliti dan kerjakan mulai dari soal yang sederhana berlanjut ke yang sulit. Ulangi langkah di atas tadi sampai anda pastikan semua soal terjawab karena tidak ada pengurangan nilai dalam menjawab soal.

Demikian tips n trick agar bisa lulus CPNS/CASN Tahun 2019 yang bisa kami bagikan untuk anda yang ingin berjuang “LULUS”. Jangan lupa kunjungi situs kami http://www.tryoutcpns.online untuk berlatih soal-soal dengan tingkat kemiripan yang tinggi. SELAMAT MENCOBA !!!

0

BIMBEL PROGRAM KHUSUS KELAS KEDOKTERAN 2020

Pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang tingkatannya bisa dikatakan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan yang baik akan memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan setiap insan di masa depan. Perkembangan iptek dewasa ini semakin cepat, sesungguhnya menunjukkan betapa ketatnya persaingan hidup sekarang ini. Kita dituntut untuk semakin mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki demi kelangsungan hidup kita di masa depan.

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga penyedia jasa sekaligus sebagai lembaga pendidikan tertinggi yang memberikan pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan di perguruan tinggi  dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak swasta. Seperti kita ketahui bersama tidak semua perguruan tinggi mempunyai kredibilitas yang sama. Nilai Akreditasi universitas/Institut  yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi salah satu tolok ukur masyarakat untuk memilih perguruan tinggi.

Menjadi mahasiswa di perguruan teringgi favorit menjadi incaran semua peserta didik dan juga keinginan para orang tua siswa pada umumnya. Pertumbuhan jumlah calon mahasiswa jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan daya tampung PTN, akibatnya persaingan untuk mendapatkan kursi di PTN pun semakin ketat terlebih lagi di fakultas / jurusan favorit seperti Fakultas Kedokteran (FK).

Meskipun demikian sengitnya persaingan masuk di PTN, namun bukan suatu hal yang mustahil untuk menembusnya. Melalui usaha, kerja keras, dan motivasi siswa yang kuat,  serta bimbingan serta arahan dari pengajar terbaik dan diiringi doa kita semua, maka menjadi mahasiswa di jurusan ternama dan terbaik bagi putra/ putri Anda pasti dapat terwujud.

Lembaga Bimbingan Belajar Quantum Learning (LBB-QL) Medan membuka Prosus Kelas Kedokteran Bergaransi sebagai berikut :

Program Khusus  Kelas Kedokteran (PROSUS KK)

Program khusus Kelas Kedokteran dilaksanakan selama satu tahun penuh yang dilakukan dalam 2 (Dua) dua tahap, yaitu:

Tahap Pertama

Penanaman Konsep dan Materi (Awal semester 1 sd Desember 2019)

Hari belajar          ; Senin – Kamis , Diskusi Jumat dan Sabtu (Try Out Online)

Jam Belajar         : 15.00 – 16.30 (Les Pertama) dan 16:45 – 18.15 (Les Kedua)

Tahap Kedua

Pemantapan Materi (Awal semester 2 hingga menjelang UTBK , SIMAK UI, USM, Mandiri 2020)

Hari belajar          ; Senin – Kamis , Diskusi Jumat dan Sabtu (Try Out Online)

Jam Belajar         : 15.00 – 16.30 (Les Pertama) dan 16:45 – 18.15 (Les Kedua)

Setelah UNBK

Jam Belajar         : 09.00 – 10.30 ( Materi -1); 10.45 – 12.15 ( Materi -2)

                               12.15 – 15.00 (Break)

                               15:00 – 16.30 (Materi -3)

                               16.30 – 16.45 (Break)

                               16.45 – 18.15 (Materi -4)

  Hari Sabtu           : Pemantil/Try Out Online 09.00 – 12.15

Dengan mengikuti Program Khusus KK (Bergaransi) kami memberikan jaminan  LULUS dan apabila TIDAK LULUS FK, UANG JAMINAN KEMBALI 50 %.(SuratPerjanjian Bermeterai)

Kelebihan Program Khusus Program Kelas Kedokteran (Bergaransi) adalah ;

  1. Timpengajar yang berpengalaman lebih dari 15 tahun dibidangnya, terdiri dari Dosen PTN , PTS ternama. Berpendidikan hingga Magister (S2) di bidangnya.
  2. Pengajar peraih juara Olimpiade Guru se-Sumatera Utara.
  3. Pelayanan ilmiah (Belajar & Diskusi) dilakukan setiap hari kerja dari Pkl. 14.00 Wib–
    21.00. Wib
  4. Kegiatan belajar terjadwal, dan pemberian laporan kemajuan belajar setiap 1 bulan sekali.
  5. Pelayanan diskusi dapat dilakukan bukan hanya secara berkelompok tetapi juga secara
    pribadi.
  6. Ruang belajar yang nyaman Full AC, Wifi, dan suasana belajar yang menyenangkan Maksimal 6 (enam) orang siswa per kelas
Untuk informasi dan Pendaftaran : 
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR QUANTUM LEARNING (LBB-QL)
JL. ABDULLAH LUBIS NO. 18H MEDAN BARU
CP. 081269438538, 081262017001 (Bang Topaz)

0

Jetpack 7.5 — Jetpack — Essential Security & Performance for WordPress

Jetpack 7.5 is now available for download, and it makes every step of using Jetpack smoother. “Magic Links” simplify logging in to mobile, UI improvements make using Jetpack a whole lot more intuitive, and bug fixes and compatibility improvements keep things working as expected with a range or other hosts and plugins. Here’s more on what’s […]

melalui Jetpack 7.5 — Jetpack — Essential Security & Performance for WordPress

0

PENGELOLAAN SUPERVISI MANAJERIAL

Kemampuan seorang pengawas sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya minimal mempunyai enam dimensi kompetensi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) dimensi kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Permeneg PAN dan RB Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya mengamanatkan bahwa jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan bersamaMenteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Jabatan FungsionalPengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan Angka Kreditnya. Unsur-unsur kegiatan dalam supervisi akademik dan manajerial terdiri atas:

1) Penyusunan Program Supervisi;

2) Pelaksanaan Program Supervisi;

3) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Supervisi;

 4) Membimbing dan Melatih profesional Guru, dan:

 5) Melaksanakan tugas di daerah khusus .

Untukmengetahui sejauhmana prestasi yang dapat diraih oleh jabatan fungsional pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan unsur-unsur supervisi tersebut, seorang pengawas perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup tugas dan kriteria kinerja jabatan fungsional pengawas sekolah.

Di sampingitu, perlu juga,memiliki kemampuan berpikir sistematis untuk memiliki Rencana SupervisiManajerial (RPM) berdasarkan hasil identifikasimasalah pada sekolah binaan yangmemberi kontribusi terhadap peningkatanmutu pendidikan.

Adapun regulasi ini sebagaimana telah direvisi dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya mengamanatkan

bahwa jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenanguntuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, tindak lanjutnya adalah Surat Edaran antara Kemendikbud dan Kepala BKN No. 01/Tahun 2016 dan No. 01/SE/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016.

Kompetensi pengawas sekolah pada dimensi supervisi manajerial, dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 di atas terdiri dari delapan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas sekolah. Secara umum, supervisi manajerial merupakan serangkaian kegiatan profesional yang dilakukan oleh

pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan.

Adapun titik berat supervisi manajerial terletak pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Permeneg PAN dan RB Nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya juga mengamanatkan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi:

  1. penyusunan program supervisi,
  2. pelaksanaan pembinaan,
  3. pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan,
  4. penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru,
  5. evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi, dan
  6. pelaksanaan tugas supervisi di daerah khusus.

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah: menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi dan membimbing dan melatih profesional Guru.

supervisi manajerial ini membahas tiga hal pokok, yaitu

(1). penggunaan metode dan teknik supervisi manajerial dalam pembinaan sekolah;

(2). pembinaan pengelolaan dan administrasi sekolah berdasarkan manajemen mutu;

      dan

(3). pelaporan hasil pembinaan supervisi manajerial.

Kompetensi yangDiharapkan

Kompetensi Pengawas Sekolah berdasarkan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang harus dikuasai oleh seorang pengawas pada dimensi kompetensi supervisi manajerial adalah:

  1. menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
  2. menyusun program supervisi berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah;
  3. menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi supervisi di sekolah;
  4. menyusun laporan hasil-hasil supervisi dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program supervisi berikutnya di sekolah;
  5. membina kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
  6. membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah;
  7. mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah; dan
  8. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan memanfaatkan hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

untuk memudahkan bapak/ibu pengawas sekolah berikut ini kami bagikan link download instrumen manajerial kepengawasan sebagai berikut:

  1. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 1
  2. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 2
  3. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 3
  4. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 4
  5. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 5
  6. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 6
  7. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 7
  8. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 8
  9. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 9
  10. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 10
  11. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 11
  12. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 12
  13. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 13
  14. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 14

Baca juga: INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SEKOLAH

Sampai di sini dulu yang bisa kami bagikan semoga bermanfaat. Salam Pengawas !

0

KUMPULAN SOAL MATEMATIKA SD TAHUN 2019

Untuk membantu siswa-siswi SD belajar matematika atau orang tua/guru yang ingin mengajari anak/anak didiknya maka pada kesempatan ini kami akan membagikan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian semester atau sekarang lebih dikenal dengan istilah penilaian akhir semester. Berikut ini beberapa soal matematika SD kelas 1 s.d. kelas 6 yang dapat kami bagikan :

KELAS 1 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7

KELAS 2 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 3 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 4 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 5 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 6 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4,SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7

Demikian dulu kumpulan soal SD yang bisa kami bagikan semoga bermanfaat.

0

DIBUTUHKAN TENTOR DAN ADMIN

  1. TENTOR

    LBB QL BIMBINGAN BELAJAR TERBAIK DI KOTA MEDAN MEMBUTUHKAN SEGERA TENTOR UNTUK SEMUA BIDANG STUDI FIS, KIM, MAT, BIO, B.IND, B.ING, EKO, GEO, SEJ, SOS. (DIKONTRAK / PLAFON / FREELANCE) SYARAT :
    PRIA/WANITA BERPENAMPILAN MENARIK, PENDIDIKAN : S1/S2 / MAHASISWA PTN (DIUTAMAKAN PERNAH MENGAJAR DI BIMBEL/SEKOLAH). BERSEDIA MENGIKUTI WAWANCARA / TEST. KAMI AKAN MEMBERIKAN GAJI / INSENTIF DI ATAS RATA-RATA JIKA ANDA MEMPUNYAI KUALIFIKASI KHUSUS YANG KAMI INGINKAN.

  2. ADMIN / PEGAWAI
    SYARAT :WANITA, TINGGI BADAN MIN 158 CM, CANTIK DAN BERPENAMPILAN MENARIK.PENDIDIKAN :D3/S1 TIDAK SEDANG KULIAH DAN MAHIR MENGOPERASIKAN KOMPUTER TERUTAMA MICROSOFT OFFICE DAN INTERNET (PS/COREL).

SEGERA ANTARKAN LAMARAN ANDA KE :

LBB QUANTUM LEARNING MEDAN
JL. ABDULLAH LUBIS NO. 18 H MEDAN (SEBERANG BROWNIES AMANDA)
NO. HP 0812 6943 8538 (TOPAZ)
Website: www.bimbelql.com
IKLAN INI MASIH TERUS BERLAKU

0

PENERIMAAN SIMAK-UI TAHUN 2019

Tentang Simak

Simak-UI (Seleksi Masuk UI) adalah ujian seleksi terpadu masuk UI yang diselenggarakan UI bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di UI. Ujian ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia (Jakarta, Tangerang, Tangsel, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Padang, Medan, Palembang, Makassar) untuk seluruh program pendidikan yang ada di UI, mulai Program Vokasi (D3), Sarjana Kelas Paralel,  Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor. Sedangkan ujian SIMAK Sarjana Kelas Internasional dan Sarjana Ekstensi diselenggarakan pada waktu yang berbeda.

Bagi siswa/i yang berasal SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat yang sudah memiliki ijasah Paket C atau mendapatkan sertifikasi A LevelIB Diplomaatau sudah mendapatkan surat penyetaraan dari Departemen Pendidikan Nasional dapat mengikuti SIMAK UI tanpa harus mengikuti UN (Ujian Nasional).

Apakah SIMAK UI adalah jalur mandiri?

SIMAK UI adalah seleksi masuk UI terpadu untuk berbagai jenjang dan program pendidikan yang ada di UI. Mahasiswa yang diterima melalui jalur SIMAK UI membayar biaya pendidikan sesuai dengan program pendidikan berdasar SK Rektor.

Berapa biaya kuliah yang harus dibayar jika diterima melalui SIMAK UI?

Biaya pendidikan ditetapkan berdasar program pendidikan, bukan berdasar jalur masuk. Perbedaan biaya pendidikan antar program pendidikan secara umum adalah, biaya pendidikan S1 Reguler bebas uang pangkal sedangkan Vokasi (D3), S1 Paralel dan S1 Kelas Internasional dibebankan uang pangkal pada saat pertama kali diterima. Mengingat belum ada biaya pendidikan 2019 yang dapat ditampilkan, sementara ini dapat melihat biaya pendidikan tahun sebelumnya disini.

Silakan ikuti panduan pendaftaran yang tertera di web https://penerimaan.ui.ac.id
  1. Foto terbaru. Misalnya, jika saat ini anda berjilbab, maka foto yang diupload adalah foto berjilbab dan saat ujian nanti juga berjilbab.
  2. Foto berwarna
  3. Ukuran minimal 400 x 600 pixel
  4. Foto hanya menampakkan wajah sampai bahu (pasphoto) dengan menghadap ke depan

Foto yang diupload otomatis crop tampak wajah 80%, untuk mengidentifikasi kesesuaian peserta ujian dengan data pendaftaran peserta.

Program Studi apa saja yang dibuka dan berapa daya tampungnya?

Informasinya dapat dilihat di https://penerimaan.ui.ac.id pada masa pendaftaran atau lihat daya tampung Vokasi (D3)S1 ParalelS1 Kelas Internasional dengan mengklik tulisan berwarna biru tersebut.

Apa saja persyaratan pendaftaran SIMAK UI?

Mengingat persyaratan pendaftaran tiap periode dapat berubah sesuai dengan kebutuhan prodi, maka persyaratan pendaftaran dapat dilihat di https://penerimaan.ui.ac.id hanya pada masa pendaftaran.

Apa saja dokumen pendaftaran SIMAK UI?

  • SIMAK UI Profesi, Spesialis, S2, S3, S1 Ekstensi lulusan D3
    • Salinan/copy ijasah yang telah dilegalisasi
    • Salinan/copy transkrip nilai yang telah dilegalisasi
      • Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki surat penyetaraan ijasah dari Dikti
      • Untuk peserta yang mencantumkan nilai TPA / TOEFL, wajib memiliki sertifikat TPA / TOEFL
  • SIMAK UI S1 Paralel/Vokasi
    • Tidak ada dokumen pendaftaran
  • SIMAK UI S1 Kelas Internasional
    • Sertifikast TOEFL/IELTS. Jenis TOEFL yang diakui adalah yang disertifikasi ETS (PBT skor min.500 atau iBT skor min.61 atau CBT skor min.173) atau IELTS dengan skor minimum 5.5.

Vokasi (D3) adalah program pendidikan jenjang diploma yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Lulusan Vokasi (D3) akan mendapat gelar Ahli Madya (A.Md). Jalur masuk Vokasi melalui SIMAK UI.

S1 Reguler adalah program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan SMA/SMK/MA/sederajat dengan batasan usia ijasah maksimal 3 tahun kelulusan pada saat pendaftaran. Contohnya: pendaftaran 2019 untuk lulusan 2019, 2018, 2017. Lulusan S1 Reguler akan mendapat gelar jenjang Kesarjanaan Strata 1 sesuai bidang ilmu yang ditempuh. Jalur masuk S1 Reguler melalui SIMAK, SBMPTN dan SNMPTN. Biaya Pendidikan mahasiswa S1 Reguler SIMAK = S1 Reguler SBMPTN = S1 Reguler SNMPTN. Penjelasan biaya pendidikan S1 Reguler dapat dilihat disini.

S1 Paralel memiliki dua jenis kelas:

  • S1 paralel untuk lulusan SMA/SMK/MA/sederajat, yakni program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan SMA/sederajat tanpa batasan usia ijasah. Jalur masuk program ini hanya melalui SIMAK UI.
  • S1 Paralel untuk lulusan D3, yakni program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan D3 tanpa batasan usia ijasah. Jalur masuk program ini melalui SIMAK-Ekstensi. untuk informasi lebih lengkap kunjungi https://penerimaan.ui.ac.id
0

KUMPULAN SOAL USBN SD

Bagi adik-adik pelajar Sekolah Dasar yang mau menghadapi persiapan USBN Tahun 2019, kami sarankan untuk berlatih soal-soal Ujian dengan mendownload soal soal yang kami rangkum berikut ini:

A. BAHASA INDONESIA
BAHASA INDONESIA-1995
BAHASA INDONESIA-1996
BAHASA INDONESIA-1997
BAHASA INDONESIA-1998
BAHASA INDONESIA-1999
BAHASA INDONESIA-2000
BAHASA INDONESIA-2001
BAHASA INDONESIA-2002
BAHASA INDONESIA-2003
BAHASA INDONESIA-2004
BAHASA INDONESIA-2005
BAHASA INDONESIA-2006
BAHASA INDONESIA-2007
BAHASA INDONESIA-2008
BAHASA INDONESIA-2009
BAHASA INDONESIA-2010
BAHASA INDONESIA-2011
BAHASA INDONESIA-2012
BAHASA INDONESIA-2013
BAHASA INDONESIA-2014
BAHASA INDONESIA-2015
BAHASA INDONESIA-2016
B. MATEMATIKA
MATEMATIKA-1995
MATEMATIKA-1996
MATEMATIKA-1997
MATEMATIKA-1998
MATEMATIKA-1999
MATEMATIKA-2000
MATEMATIKA-2001
MATEMATIKA-2002
MATEMATIKA-2003
MATEMATIKA-2004
MATEMATIKA-2005
MATEMATIKA-2006
MATEMATIKA-2007
MATEMATIKA-2008
MATEMATIKA-2009
MATEMATIKA-2010
MATEMATIKA-2011
MATEMATIKA-2012
MATEMATIKA-2013
MATEMATIKA-2014
MATEMATIKA-2015
MATEMATIKA-2016
C. ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
IPA-1995
IPA-1996
IPA-1997
IPA-1998
IPA-1999
IPA-2000
IPA-2001
IPA-2002
IPA-2003
IPA-2004
IPA-2005
IPA-2006
IPA-2007
IPA-2008
IPA-2009
IPA-2010
IPA-2011
IPA-2012
IPA-2013
IPA-2014
IPA-2015
IPA-2016

0

PENERIMAAN PKN STAN 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA  SEKTOR V   BINTARO JAYA- TANGERANG SELATAN15222 TELEPON  (021) 7361654-58:  FAKSIMILI  (021)  7361653 WEBSITE  www.pknstan.ac.id

================================================================

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 45/PKN/2019

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU SPESIALISASI

DIPLOMA I DAN DIPLOMA Ill POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2019

UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN DAN

INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/374/M.SM.01.00/2019 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi PKN STAN Tahun Anggaran 2019, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) akan menerima putra-putri warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada PKN STAN dengan alokasi setiap Spesialisasi sebagai berikut:

A.  KRITERIA PESERTA

Kebutuhan dari tiap-tiap Spesialisasi diperuntukkan bagi peserta dengan kriteria:

  1. Program Reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan dan lnstansi Pemerintah
  2. Program Afirmasi adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), Provinsi Maluku, Provinsi Maluku   Utara,   dan   Provinsi   Nusa  Tenggara   Timur   untuk   mengisi  formasi   pegawai Kementerian Keuangan pada unit kerja di wilayah tersebut.

B.  SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

  1. Lulusan (tahun  2018  dan  sebelumnya)  atau calon  lulusan  (tahun  2019)  semua  sekolah menengah atas atau yang
  2. Persyaratan nilai (bukan hasil pembulatan) bagi pendaftar

a. lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiliki rata-rata nilai ujian        pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00; atau

b. calon lulusan tahun 2019, memiliki nilai rata-rata raper untuk                komponen pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap      untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang            dari 70,00  dengan skala 100,00 atau 2,80 dengan skala 4,00, dengan      ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang   bersangkutan telah          dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah              tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00.

     3. Usia maksimal pada tanggal 1 September 2019 adalah 20 tahun, dalam           pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September                   1999 tidak diperkenankan untuk Usia minimal pada tanggal 1                           September 2019 adalah 17 tahun bagi peserta yang memilih                             Spesialisasi Diploma I dan 15 tahun bagi peserta yang memilih                         Spesialisasi Diploma III.

  1. Sehat jasmani dan kejiwaan dan beba   s dari napza (narkoba,                          psikotropika,  dan zat adiktif lainnya). Kriteria sehat jasmani dan                    kejiwaan adalah:

a.  mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;

b.  mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik,                menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi:

c.  mampu bergerak tanpa menggunakan alat bantu; dan

d.  tidak memiliki masalah kejiwaan yang dinyatakan dengan             memenuhi persyaratan lulus pada Psikotes Seleksi                           Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN Tahun

5. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama                      mengikuti

6. Khusus Spesialisasi Diploma I dan Diploma Ill Kepabeanan dan              Cukai ditambahkan syarat sebagai berikut:

    a. jenis kelamin dan tinggi badan:

    1. Spesialisasi Diploma I
      • Laki-laki tinggi badan minimal 165 cm;
      • Perempuan tinggi badan minimal 155 cm;

      2. Spesialisasi Diploma Ill

      • Berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan minimal 165 cm;

    b. tidak cacat badan;

     c. tidak buta warna: dan

     d. untuk pengguna kacamatallensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal ukuran 2

  1. Khusus Program Afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut:

a. telah menyelesaikan SO atau yang sederajat, SMP/SLTP atau yang sederajat, dan SMAISLTA atau yang  sederajat di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan

b. memiliki garis keturunan orang tua (ayah atau ibu kandung) asli provinsi Papua, Papua Barat,                    Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

      8. Menyetor biaya pendaftaran sebesar 000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

  1. Pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun-tahun
0

TANYA JAWAB UJIAN NASIONAL 2019

TANYA JAWAB

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2019

I. UMUM

A.  Tujuan dan Manfaat UN

  1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?

  1. UN bertujuan untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  lulusan  pada  mata  pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
  2. UN sebagai sub-sistem  penilaian  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  menjadi

salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

2.    Apakah manfaat hasil UN?

Hasil UN digunakan untuk:

  1. pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
  2. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
  3. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidik

3.    Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil UN untuk melakukan perencanaan program pembinaan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global.

B.  Kriteria Kelulusan Peserta Didik

  1. Apakah kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
  2. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  3. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  4. lulus ujian Satuan Pendidikan/program pendidi

2.    Mengapa  penetapan  kelulusan  dari  satuan  pendidikan  dilakukan  setelah  hasil  UN dikeluarkan?

  1. Setiap siswa  wajib  mengikuti  UN  dalam  rangka  mengukur  pencapaian  kompetensi lulusan secara nasio
  2. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan penerbitan dokumen ini.

3.    Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?

  1. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang dibiayai pemerinta
  2. UN diselenggarakan  untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  lulusan  siswa  secara nasio

4.    Apabila siswa tidak dapat mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK apakah dapat diluluskan dari satuan pendidikan?

Kelulusan dari satuan pendidikan belum dapat ditetapkan karena siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya, karena sesuai dengan ketentuan dalam PP, siswa wajib mengikuti UN satu kali yang dibiayai oleh pemerintah.

5.    Siapakah yang menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru atau tutor.

6.    Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalamn Ujian Nasional?

Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Penilaian pencapaian kompetensi lulusan dalam UN didasarkan pada rentang nilai 0 sampai 100 dengan kategori sebagai berikut:

  1. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100
  2. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85
  3. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70
  4. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55

C.  Pelaksanaan UN 2019

  1. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?

Dalam satu tahun pelajaran, UN dilaksanakan satu kali.

2.    Siapa yang berhak mengikuti UN Susulan?

Yang berhak mengikuti UN susulan adalah peserta didik yang berhalangan mengikuti UN Utama karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.

3.    Siapa yang berhak mengikuti UN untuk Perbaikan?

Yang berhak mengikuti UN untuk perbaikan adalah peserta didik yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena alasan tertentu dan disertai bukti  yang  sah;  atau  peserta  UN  Tahun  Pelajaran 201 7/ 2018 atau 2018/2019 yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.

4.    Apa persamaan dan perbedaan yang mendasar antara UN dan USBN?

UN dan USBN pada prinsipnya mengukur standar yang sama, yaitu Standar Kompetensi Lulusan yang diturunkan ke dalam Standar Isi dalam bentuk lingkup materi dan diterjemahkan lebih operasional lagi menjadi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI- KD). KI-KD diterjemahkan lagi menjadi buku teks pelajaran yang dipakai di satuan pendidikan. Perbedaan antara 2 jenis ujian tersebut sbb.

No Aspek UN

USBN

1 Penyusun soal 100% disusun oleh Pusat. 20%-25% disusun oleh pusat

(berstandar nasional) dan 75%- 80% disusun oleh MGMP/KKG/Forum Tutor.

2 Bentuk soal – Pilihan Ganda untuk

semua mata ujian

– Pilihan Ganda dan isian

singkat untuk mata ujian Matematika SMA/MA, SMK, dan Paket C

– Pilihan Ganda

– Uraian

3 Aspek yang diukur Kognitif Kognitif

5.    Bagaimanakah pembiayaan UN 2019?

Biaya pelaksanaan UN di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama.

6.    Mengapa pada mata ujian matematika terdapat isian singkat?

Pada isian singkat memungkinkan pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi, bentuk soal isian singkat akan dilakukan secara bertahap.

D.  Akreditasi

  1. Salah satu syarat satuan pendidikan pelaksana UN adalah terakreditasi. Bagaimana dengan satuan pendidikan yang sudah mengajukan reakreditasi, namun sampai waktu pelaksanaan UN belum dilakukan visitasi oleh aseso Apakah status akreditasinya masih sah?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akrediasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, status akreditasi satuan pendidikan tersebut masih sah. Dengan demikian satuan pendidikan tersebut masih memenuhi kelayakan sebagai pelaksana UN.

2.    Dalam satu sekolah/ madrasah, apakah memungkinkan ujian dilaksanakan dengan dua moda, yaitu UNBK dan UNKP?

Dalam satu sekolah/madrasah hanya ada satu moda pelaksanaan UN. Sekolah/madrasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNBK harus melaksanakan UNBK untuk seluruh peserta, termasuk peserta ujian dari satuan pendidikan yang bergabung. Demikian juga sekolah/madarasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP.

3.     Bagaimana cara menentukan pilihan mata pelajaran sesuai jurusan untuk peserta UN pada SMA sederajat?

Penentuan pemilihan mata pelajaran yang diujikan dalam UN untuk siswa SMA sederajat sepenuhnya menjadi wewenang dan pilihan siswa yang bersangkutan, bukan ditentukan oleh satuan pendidikan. Sebab setiap siswa, meskipun pada jurusan yang sama, memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri. Satuan pendidikan berperan mengkoordinir dan mendata hasil pemilihan tersebut dan melaporkannya ke Panitia UN Tingkat Provinsi untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.

E.  Bahan Ujian Nasional

1.  Bagaimana penyusunan kisi-kisi UN 2019?

  1. Kisi-kisi UN  tahun  pelajaran  2018/2019  disusun  berdasarkan  kriteria  pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
  2. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup mater

2. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?

Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen perguruan tinggi, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.

3. Mengapa ada soal UN yang berorientasi pada penalaran (Higher Order Thinking Skills/HOTS)?

  • Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Ujian Nasional adalah memperkenalkan model asesmen yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
  • Asesmen dengan model HOTS ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam survei internasional, khususnya hasil PISA (Program for International Student Assessment).
  • Selain itu soal model HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatiff, komunikatif dan kolaboratif.
  • Anak-anak kita tidak akan berdaya saing jika di sekolah mereka tidak dilatih kecakapan hidup abad Diantaranya adalah membuat perbandingan, menganalisis data, membuat kesimpulan, menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata.

4.   Mengapa peserta ujian dalam satu ruang ujian mendapatkan paket soal yang berbeda?

Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel dengan integritas yang tinggi.

5.  Apabila jarak antara tempat penyimpanan bahan UN di kabupaten/kota dengan satuan pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN, apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan bahan UN di suatu kabupaten/kota?

Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.

F.  Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)

  1. Mengapa LJUN disatukan dengan naskah soal?

Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap peserta UN. Oleh karena itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN.

2. Bagaimanakah jika ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?

Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal baru secara utuh termasuk LJUN.

3. Bagaimanakah jika ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?

Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang terdekat.

4.  Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?

Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan tidak boleh dibaca oleh pengawas. Setelah selesai ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara. Selanjutnya satuan pendidikan mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat kabupaten/kota.

5. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?

Soal UN setelah digunakan disimpan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan setelah pengumuman kelulusan dan setelah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme pemusnahan soal sebagai berikut:

  1. dilakukan oleh  satuan  pendidikan  disaksikan  oleh  Panitia  UN  Tingkat  Satuan Pendidika
  2. dilakukan dengan    cara    pembakaran    atau    menggunakan    alat    penghancur dokumen/CD

6. Bagaimana pengumpulan LJUN?

  1. Panitia UN tingkat satuan pendidikan mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke Panitia UN Tingkat Provi
  2. Khusus untuk SILN, panitia UN tingkat satuan pendidikan mengirim LJUN langsung ke Panitia UN Tingkat Pu

7. Bagaimanakah pemindaian LJUN?

LPMP melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK sederajat, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemindian LJUN untuk SMP/MTs, SLB dan program inklusi, Program Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya.

G. Penempatan Peserta Didik dalam Ruang Ujian

1. Bagaimana menentukan penempatan peserta didik dalam ruang ujian?

  1. Penempatan peserta UN sesuai dengan mata pelajaran pilihan dan memperhatikan nomor urut peser
  2. Untuk UNKP, setiap ruang diisi 20 peserta, sedangkan untuk UNBK idealnya setiap ruang juga diisi 20 peserta, namun jika tidak memungkinkan maka pengaturannya disesuaikan dengan kapasitas komputer yang ada di setiap rua

2. Bagaimanakan pengaturan tempat duduk peserta UNBK?

Tempat duduk peserta UNBK diatur sebagai berikut.

  1. Satu komputer untuk satu orang peserta ujian untuk satu sesi uji
  2. Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang lain disusun agar antarpeserta tidak dapat saling melihat layar komputer dan berkomu
  3. Penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor peserta untuk setiap sesi ujian.

H.  Waktu Pelaksanaan UN

  1. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2019?

Jadwal UN dapat dilihat pada POS Penyelenggaraan UN, namun perlu diperhatikan juga Surat Edaran terkait dengan perubahan jadwal yang ada pada POS.

2. Mengapa terdapat perbedaan jadwal antara SMK/MAK, SMA/MA, Paket C/Ulya, Paket B/Wustha, dan SMP/MTs?

Perbedaan jadwal antar jenjang dan jenis pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan resource sharing.

3. Benarkah Jadwal UN dimajukan?

Pada prinsipnya, UN dilaksanakan pada bulan April dan Mei, dengan mempertimbangkan ketuntasan kurikulum, hari libur nasional, hari libur keagamaan, dan/atau ketentuan lain. Karena itu, sangat mungkin penetapan jadwal UN mengalami pergeseran. Sebagai conoth, UN untuk SMK/MAK yang pada tahun 2018 dilaksanakan pada bulan April, pada tahun 2019 bergeser ke akhir Maret 2019. Sedangkan UN SMA/MA, Paket C/Ulya, SMP/MTs, dan Paket B/Wushta, dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2019.

4.  Mengapa ada perbedaan pilihan hari Minggu atau Senin pada pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan?

Perbedaan pilihan hari Minggu dan Senin terkait dengan pelaksanaan hari Keagamaan pada provinsi tertentu.

5.  Apakah siswa pada saat pelaksanaan UN tersangkut kasus hukum dapat mengikuti UN?

Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan aparat hukum yang terkait.

6.  Apakah siswa pada saat pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit dapat mengikuti UN?

Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai berikut:

Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan rumah sakit.

Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, setelah kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa tersebut dapat mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di sekolah atau di rumah sakit.

7.  Kapan pengumuman hasil UN di satuan pendidikan?

Pengumuman hasil UN di satuan pendidikan untuk SMA/MA sederajat pada tanggal 6-9 Mei 2019 dan UN SMP/MTs sederajat pada tanggal 27-28 Mei 2019.

8.  Mengapa pengumuman hasil UN di satuan pendidikan diberi  rentang waktu, tidak dilaksanakan pada tanggal yang sama?

Adanya rentang waktu pengumuman hasil UN di satuan pendidikan ini untuk memberikan fleksibelitas kepada satuan pendidikan dalam mengumumkan hasil UN, berdasarkan kesiapan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya rentang waktu pengumuman hasil UN tersebut, diharapkan tidak ada siswa yang merayakan hasil UN dengan tindakan yang tidak terhormat, seperti konvoi kendaraan di jalan raya atau mencoret pakaian seeragam sekolah.

1. Apakah ada UN susulan?

Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

2. Jika  pada saat UN Susulan peserta masih sakit dan tidak bisa mengikuti UN Susulan, kapan yang bersangkutan mengikuti UN?

Peserta UN yang bersangkutan dapat mengikuti UN pada waktu pelaksanaan UN untuk Perbaikan.

I.  Pengawas UN

  1. Mengingat dalam pelaksanaan UN sekarang Perguruan Tinggi tidak berperan dalam pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melakukan fungsi pengawasan di satuan pendidikan?

Dinas kabupaten/kota menetapkan pengawas ruang UN melalui koordinasi dengan Satuan Pendidikan.

2.  Siapakah yang melakukan pengawasan di ruang ujian?

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru dengan kriteria:

  1. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
  2. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
  3. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
  4. tidak berasal dari sekolah yang sama dari peserta UN; dan
  5. bersedia menandatangani pakta integr

J.  Peranan LPMP

Apakah peranan LPMP dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2018/2019?

  • Bertanggungjawab atas pelaksanaan UNKP untuk SMA/MA dan SMK/SMK sederajat
  • Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman, dan SMK/MAKMemantau pelaksanaan UN
  • Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP berkoordinasi dan dibantu oleh Dinas Pendidikan Provin

K.  Perbandingan UN 2018 dengan UN 2019

Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2018 dengan UN 2019?

 

No

Aspek UN 2018 UN 2019

Keterangan

1 Fungsi Ujian Nasional Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan. Sama
2 Kelulusan Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan Sama
3 Permendikbud Mengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahun Mengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahun Sama

 

No

Aspek UN 2018 UN 2019

Keterangan

Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Sama
4 Kisi-kisi UN Ditetapkan oleh BSNP.

Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif  dan lingkup materi.

Ditetapkan oleh BSNP.

Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif dan lingkup materi.

Sama
5 Jumlah Mata pelajaran yang diujikan dalam UN Jenjang SMP sederajat: 4 mata pelajaran Jenjang SMP sederajat: 4 mata pelajaran Sama
Jenjang SMA sederajat: 3 Jenjang SMA sederajat: 3 mata
mata pelajaran wajib dan pelajaran wajib dan 1 mata
1 mata pelajaran pilihan pelajaran pilihan sesuai
sesuai jurusan jurusan
Program Paket B: 6 mata pelajaran Program Paket B: 6 mata pelajaran
Program Paket C : 7 mata pelajaran Program Paket C : 7 mata pelajaran
6 Paket Soal UN Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda Sama
7 Peran BSNP Penyelenggara Penyelenggara Sama
8 Instansi terkait Pelaksana Pelaksana Sama
9 Peran Perguruan Tinggi Mitra pelaksanaan UNBK Mitra pelaksanaan UNBK Sama
10 Peran LPMP Memantau Memantau pelaksanaan Sama

 

No

Aspek UN 2018 UN 2019

Keterangan

pelaksanaan Ujian

Melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK

Ujian

Melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK

11 Pencetakan bahan UN Dilaksanakan oleh panitia UN Tingkat Pusat dengan mengirimkan master copy naskah soal UN ke percetakan Dilaksanakan oleh panitia UN Tingkat Pusat dengan mengirimkan master copy naskah soal UN ke percetakan Sama
12 Peran Kepolisian dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan. Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN. Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN. Sama
13 Bahan UN mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Listening Comprehension Menggunakan Compact Disk. Menggunakan Compact Disk. Sama
14 Satuan Pendidikan Kerjasama Peserta didik WNI pada SPK mengikuti UN sesuai dengan jenjang pendidikannya Peserta didik WNI pada SPK mengikuti UN sesuai dengan jenjang pendidikannya Sama
15 Pendaftaran peserta Terintegrasi melalui Dapodik termasuk UN Pendidikan Kesetaraan, dan EMIS Terintegrasi melalui Dapodik termasuk UN Pendidikan Kesetaraan, dan EMIS Sama
16 Pemusnahan soal UN di satuan pendidikan Satu bulan setelah pengumuman kelulusan Satu bulan setelah pengumuman kelulusan  

Sama

17 Sosialisasi UN Dilakukan berjenjang, dibentuk tim narasumer UN tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan, LPMP, dan

kemenag.

Dilakukan berjenjang, dibentuk tim narasumer UN tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan, LPMP, dan kemenag. Sama

 

 

18

UN bagi siswa yang terkena dampak bencana Tidak ada aturan khusus Pengaturan teknis khusus Beda
 

19

Pengumuman hasil UN di satuan pendidikan Dilakukan pada tanggal yang sama secara serentak Dilakukan pada rentang waktu yang berbeda (tidak serentak). Beda

 

L.  Pelanggaran dan Sanksi

  1. Apakah jenis pelanggaran dan sanksi bagi peserta UN?

Ada tiga jenis pelanggaran oleh peserta ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

  1. Pelanggaran ringan meliputi:
    • meminjam alat tulis dari peserta ujian;
    • tidak membawa kartu ujian.
    • menanyakan tentang teknis UNBK pada peserta lain. Sanksi diberi peringatan lisan oleh pengawas ru
  2. Pelanggaran sedang yaitu membuat kegaduhan di dalam ruang ujian, dengan sanksi yang diberikan berupa pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangku
  3. Pelanggaran berat meliputi:
    • membawa contekan ke ruang ujian;
    • kerjasama dengan peserta ujian;
    • menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau
    • membawa HP ke dalam ruang ujia

dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan.

2.  Apakah jenis pelanggaran dan sanksi bagi pengawas ruang ujian?

Ada tiga jenis pelanggaran oleh pengawas, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

  1. Pelanggaran ringan meliputi:
    • lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian;
    • lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau
  • lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai dengan semua prosedur yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan tepat waktu.

pengawas diberikan sanksi berupa dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian..

  1. Pelanggaran sedang meliputi:
  • lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkan penundaan waktu ujian di atas 30 m
  • tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).
  1. Pelanggaran berat meliputi:
    • memberi contekan;
    • membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
    • menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
    • mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK; atau
    • lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
    • menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar;
    • memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP); dan/atau
    • menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, membaca bahan yang tidak terkait UN.

Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

II. UJIAN NASIONAL KERTAS DAN PENSIL (UNKP)

1. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menetapkan sekolah/ madrasah pelaksana UNK
  2. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP tidak melaksanakan UN

2. Penetapan Pengawas Ruang UNKP

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang UNKP yang memenuhi kriteria dan persyar
  2. Mekanisme Penetapan Pengawas
  • Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon pengawas ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  • Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang ujia

III.   UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)

Apakah yang dimaksud dengan UNBK?

  1. UNBK adalah UN dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertentu
  2. UNBK Tahun 2019 merupakan perluasan dari UNBK yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018
  3. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
  4. Koneksi online diperlukan pada saat sinkronisasi naskah soal dan pengiriman hasil ujian ke server pusat, sedangkan pada saat pelaksanaan ujian akan dilakukan offline dan menggunakan server lok

2. Apakah kriteria satuan pendidikan dapat ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?

Kriteria bagi pelaksana UNBK sebagai berikut:

  1. telah terakreditasi
  2. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan
  3. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat, antara lain:
    • tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan;
    • server yang memadai dilengkapi dengan UPS;
    • jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
    • koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
    • asupan listrik yang memadai (diutamakan memiliki genset dengan kapasitas yang memadai ); dan
    • ruangan ujian yang memadai.

3.  Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi pemerintah?

Manfaat UNBK dibandingkan UNKP bagi pemerintah pusat, diantaranya:

No Aspek UNKP UNBK
1 Soal Ujian Sekali pakai Tetap tersimpan

 

2 Jenis Paket Tes Terbatas Jumlah yang banyak
3 Ragam Soal Hanya Check point Beragam bentuk
4 Administrasi Ujian Jadwal tidak fleksibel Fleksibel, dilakukan berulang
5 Pelelangan Bahan Lama (2 bulan), Mahal Tidak ada, Murah
6 Pencetakan Soal Lama (2 bulan), Mahal Cepat (1 bulan), Murah
7 Pengamanan Soal Fisik, Mahal Soft Copy, Lebih mudah dan murah
8 Pengaturan pengawasan Rumit, Berjenjang Lebih Mudah, Langsung
10 Pengolahan Hasil Lama 1 bulan, Biaya lebih mahal Soft Copy, Lebih mudah dan murah
11 Akuntabilitas Rumit, Berjenjang Lebih Transparan
12 Kecurangan Mudah dan lumrah terjadi Lebih sulit terjadi

4. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi siswa dan satuan pendidikan?

  • Lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan soal, tertukarnya soal, dan ketidakjelasan hasil cetak soal.
  • Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN.
  • Gambar menjadi lebih jelas.
  • Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaa Misalnya, untuk ‘low vision’ tulisan dan gambar bisa diperbesar.
  • Hasil UN dapat diolah dan diumumkan secara lebih
  • UN dapat dilakukan beberapa kali dalam setahu
  • Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik.

5. Bagaimanakah bahan ujian UNBK?

Bahan UNBK disusun berdasarkan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2018/2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam perangkat lunak UNBK.

6. Siapakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?

Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat langsung, yaitu pengawas ruang, proktor, dan teknisi.

  1. Pengawas ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang uji
  2. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
  3. Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK dan memiliki tugas membantu proktor dan peserta ujian berkaitan dengan teknis yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan, dan sumber daya listrik selama UNBK berlangsu
  4. Bagaimana mekanisme resource sharing dalam pelaksanaan UNBK?
  5. Mekanisme resource  sharing  dapat  dilakukan  lintas  jenjang  (menggunakan  fasilitas perguruan tinggi) dan lembaga/instansi).
  6. Berbagi sumber  daya  diatur  dan  dikoordinasikan  oleh  dinas  pendidikan  sesuai kewenangan
  7. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggungjawab bersama antara satuan pendidikan yang menginduk dan satuan pendidikan pelaksana UNBK, dengan mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

8.  Bagaimanakah Pengawasan UNBK?

Pengawasan UNBK dilakukan dengan:

  1. setiap server ditangani oleh seorang proktor;
  2. setiap 20 (dua puluh) peserta diawasi oleh satu pengawas; dan
  3. setiap sekolah/madrasah pelaksana UNBK ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sekurang-kurangnya dua ruang UNBK atau 40 (empat puluh) komputer client.

9.  Bagaimana mengatasi masalah dalam pelaksanaan UNBK?

  1. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk unit layanan bantuan (helpdesk).
  2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pu
  3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan, dan sebagainy
  4. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN.
  5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadian- kejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UNBK disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UN

IV.  UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN

1. Bagaimanakah pendaftaran peserta Pendidikan Kesetaraan di Dalam Negeri?

  1. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mendata dan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke pangkalan Dapodik, Kemdikbud dan EMIS Kemenag serta mengirimkan tembusannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, Cq. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetar
  2. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entri dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Puspendik dan menyerahkannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat sudah tidak dapat diubah lag

2. Apakah  persyaratan  mengikuti  Ujian  Nasional  untuk  Pendidikan  Kesetaraan           bagi peserta di luar negeri?

  1. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat
  2. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Panitia UN Pusat
  3. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya di luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Panitia UN Tingkat Pusat c.q. Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta
  4. Panitia UN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi DNT.
  5. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setemp Dalam hal Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT secara langsung ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat terkait.
  6. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpan softcopy DNT.

3. Apa  persyaratan  untuk  mengikuti  UN  bagi  peserta  Pendidikan  Informal (Sekolah Rumah)?

  1. Penyelenggara sekolah rumah mendata calon peserta yang memenuhi persyaratan ujian.
  2. Penyelenggara sekolah rumah mendaftarkan calon peserta pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan pelaksana UN yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
  3. Satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan memproses pendaftaran sesuai dengan prosedur pendaftaran peserta ujian yang ditetapkan dalam POS

4. Apakah kisi-kisi ujian nasional pedidikan kesetaraan mengacu kepada kurikulum 2006 atau kurikulum 2013?

Saat ini hanya ada satu jenis kurikulum untuk pendidikan kesetaraan, yaitu kurikulum 2006. Tidak ada PKBM yang melaksanakan kurikulum 2013. Dengan demikian, kisi-kisi UN untuk pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum 2006.

5. Apakah persyaratan peserta UN Perbaikan pada pendidikan kesetaraan?

Peserta dapat mengikuti UN perbaikan, jika sudah terdaftar sebagai peserta pada UN utama

V. UJIAN NASIONAL UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Apakah peserta didik berkebutuhan khusus wajib mengikuti UN?

Peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau mengikuti program inklusi tidak wajib mengikuti UN. Keikutsertaan mereka dalam UN sifatnya pilihan (opsional).

2. Apa moda pelaksanaan UN bagi peserta didik berkebutuhan khusus?

Pelaksanaan  UN  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  menggunakan  moda  UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

VI.   PUSAT INFORMASI UJIAN NASIONAL

Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?

a.    Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud:

SMS                : 0811976929

Telepon           : 021-5703303 / 021-57903020

Fax                  : 021-5733125

Email               : pengaduan@kemdikbud.go.id Laman      : http://ult.kemdikbud.go.id

b. Puspendik

Telepon            : 021-3853000

HP                   : 0811-198-9866

Email               : un.puspendik@kemdikbud.go.id

c.  BSNP

Telp                 : 021-7668590

Fax                  : 021-7668591

HP                   : 081519157000

Email               : info@bsnp-indonesia.org Laman   : www.bsnp-indonesia.org

0

PENERIMAAN MAHASISWA BARU D-III JALUR KERJASAMA POLITEKNIK NEGERI MEDAN – PT GMF AERO ASIA

Politeknik merupakan satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pendidikan Tinggi (Dikti) yang berusaha mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan vokasi.Pendidikan vokasi selalu berpartisipasi aktif menegakkan perekonomian bangsa dan negara, melalui SDM yang mempunyai keterampilan yang praktis dan memadai.
Program Pendidikan Politeknik merupakan jalur Pendidikan Vokasi pada tingkat Perguruan Tinggi yang membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung dengan pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. Dengan bekal itu, diharapkan alumni Politeknik betul-betul menjadi tenaga vokasional di bidangnya, khususnya di bidang Keteknikan (Engineering) dan Tata Niaga (Commerce).
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia atau PT GMF AeroAsia ialah anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia, yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan Perbaikan Organisasi (MRO) bisnis. GMF AeroAsia dimulai pada tahun 1949 sebagai divisi teknis Garuda Indonesia Airlines, bertindak sebagai penyedia perawatan pesawat tunggal Garuda. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 2.500 karyawan yang berbasis di Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng meliputi area seluas 115 ha dan memberikan layanan pesawat dari berbagai jenis serta merupakan salah satu fasilitas perawatan pesawat terbesar di Asia.
Politeknik Negeri Medan telah ditunjuk oleh Garuda Maintenance Facilities (GMF) Aero Asia, Tbk untuk mendidik calon karyawannya melalui Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III) dengan sertifikasi Aicraft Maintenance Training Organization (AMTO) GMF AeroAsia sesuai dengan Civil Aviation Safey Regulation (CASR) 147. Pada awal Mei 2015 telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dan akan dilakukan penjaringan para lulusan SMA/SMK untuk menempuh pendidikan D-III dan program sertifikasi Basic Aircraft Maintenance (BAM) CASR 65 untuk masa pendidikan tiga tahun. Angkatan pertama direncanakan dimulai Tahun Akademik 2015/2016 pada Jurusan Teknik Mesin dengan Konsentrasi Airframe and Power Plant (AP).

0

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 72.000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.