BIMBELNYA PARA JUARA

Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Statistik Blog

  • 9.809 hit

KALENDER

Juli 2019
SSRKJSM
« Jun  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Jam Layanan & Info Bimbel Quantum Learning

081269438538
Belajar Pagi : 09.00 - 12.00 WIB
Belajar Sore : 15.00 - 18.15 WIB
Minggu & Hari Besar Tutup

INFORMASI MAPS LBB-QL

Shiny Stat

Google Analytics Stats

generated by GADWP 

ARSIP

Jetpack 7.5 — Jetpack — Essential Security & Performance for WordPress

Jetpack 7.5 is now available for download, and it makes every step of using Jetpack smoother. “Magic Links” simplify logging in to mobile, UI improvements make using Jetpack a whole lot more intuitive, and bug fixes and compatibility improvements keep things working as expected with a range or other hosts and plugins. Here’s more on what’s […]

melalui Jetpack 7.5 — Jetpack — Essential Security & Performance for WordPress

PENGELOLAAN SUPERVISI MANAJERIAL

Kemampuan seorang pengawas sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya minimal mempunyai enam dimensi kompetensi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) dimensi kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.

Permeneg PAN dan RB Nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya mengamanatkan bahwa jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Regulasi tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan bersamaMenteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksanaan Jabatan FungsionalPengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan Angka Kreditnya. Unsur-unsur kegiatan dalam supervisi akademik dan manajerial terdiri atas:

1) Penyusunan Program Supervisi;

2) Pelaksanaan Program Supervisi;

3) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Supervisi;

 4) Membimbing dan Melatih profesional Guru, dan:

 5) Melaksanakan tugas di daerah khusus .

Untukmengetahui sejauhmana prestasi yang dapat diraih oleh jabatan fungsional pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan unsur-unsur supervisi tersebut, seorang pengawas perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup tugas dan kriteria kinerja jabatan fungsional pengawas sekolah.

Di sampingitu, perlu juga,memiliki kemampuan berpikir sistematis untuk memiliki Rencana SupervisiManajerial (RPM) berdasarkan hasil identifikasimasalah pada sekolah binaan yangmemberi kontribusi terhadap peningkatanmutu pendidikan.

Adapun regulasi ini sebagaimana telah direvisi dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya mengamanatkan

bahwa jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenanguntuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, tindak lanjutnya adalah Surat Edaran antara Kemendikbud dan Kepala BKN No. 01/Tahun 2016 dan No. 01/SE/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016.

Kompetensi pengawas sekolah pada dimensi supervisi manajerial, dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 di atas terdiri dari delapan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pengawas sekolah. Secara umum, supervisi manajerial merupakan serangkaian kegiatan profesional yang dilakukan oleh

pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan pendidikan.

Adapun titik berat supervisi manajerial terletak pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah. Permeneg PAN dan RB Nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan pengawas dan angka kreditnya juga mengamanatkan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi:

  1. penyusunan program supervisi,
  2. pelaksanaan pembinaan,
  3. pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan,
  4. penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru,
  5. evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi, dan
  6. pelaksanaan tugas supervisi di daerah khusus.

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah: menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi dan membimbing dan melatih profesional Guru.

supervisi manajerial ini membahas tiga hal pokok, yaitu

(1). penggunaan metode dan teknik supervisi manajerial dalam pembinaan sekolah;

(2). pembinaan pengelolaan dan administrasi sekolah berdasarkan manajemen mutu;

      dan

(3). pelaporan hasil pembinaan supervisi manajerial.

Kompetensi yangDiharapkan

Kompetensi Pengawas Sekolah berdasarkan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang harus dikuasai oleh seorang pengawas pada dimensi kompetensi supervisi manajerial adalah:

  1. menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
  2. menyusun program supervisi berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah;
  3. menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi supervisi di sekolah;
  4. menyusun laporan hasil-hasil supervisi dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program supervisi berikutnya di sekolah;
  5. membina kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
  6. membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah;
  7. mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah; dan
  8. memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan memanfaatkan hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

untuk memudahkan bapak/ibu pengawas sekolah berikut ini kami bagikan link download instrumen manajerial kepengawasan sebagai berikut:

  1. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 1
  2. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 2
  3. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 3
  4. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 4
  5. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 5
  6. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 6
  7. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 7
  8. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 8
  9. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 9
  10. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 10
  11. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 11
  12. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 12
  13. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 13
  14. INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 14

Baca juga: INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SEKOLAH

Sampai di sini dulu yang bisa kami bagikan semoga bermanfaat. Salam Pengawas !

KUMPULAN SOAL MATEMATIKA SD TAHUN 2019

Untuk membantu siswa-siswi SD belajar matematika atau orang tua/guru yang ingin mengajari anak/anak didiknya maka pada kesempatan ini kami akan membagikan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian semester atau sekarang lebih dikenal dengan istilah penilaian akhir semester. Berikut ini beberapa soal matematika SD kelas 1 s.d. kelas 6 yang dapat kami bagikan :

KELAS 1 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7

KELAS 2 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 3 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 4 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 5 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4, SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7, SOAL 8

KELAS 6 SD : SOAL 1, SOAL 2, SOAL 3, SOAL 4,SOAL 5, SOAL 6, SOAL 7

Demikian dulu kumpulan soal SD yang bisa kami bagikan semoga bermanfaat.

DIBUTUHKAN TENTOR DAN ADMIN

  1. TENTOR

    LBB QL BIMBINGAN BELAJAR TERBAIK DI KOTA MEDAN MEMBUTUHKAN SEGERA TENTOR UNTUK SEMUA BIDANG STUDI FIS, KIM, MAT, BIO, B.IND, B.ING, EKO, GEO, SEJ, SOS. (DIKONTRAK / PLAFON / FREELANCE) SYARAT :
    PRIA/WANITA BERPENAMPILAN MENARIK, PENDIDIKAN : S1/S2 / MAHASISWA PTN (DIUTAMAKAN PERNAH MENGAJAR DI BIMBEL/SEKOLAH). BERSEDIA MENGIKUTI WAWANCARA / TEST. KAMI AKAN MEMBERIKAN GAJI / INSENTIF DI ATAS RATA-RATA JIKA ANDA MEMPUNYAI KUALIFIKASI KHUSUS YANG KAMI INGINKAN.

  2. ADMIN / PEGAWAI
    SYARAT :WANITA, TINGGI BADAN MIN 158 CM, CANTIK DAN BERPENAMPILAN MENARIK.PENDIDIKAN :D3/S1 TIDAK SEDANG KULIAH DAN MAHIR MENGOPERASIKAN KOMPUTER TERUTAMA MICROSOFT OFFICE DAN INTERNET (PS/COREL).

SEGERA ANTARKAN LAMARAN ANDA KE :

LBB QUANTUM LEARNING MEDAN
JL. ABDULLAH LUBIS NO. 18 H MEDAN (SEBERANG BROWNIES AMANDA)
NO. HP 0812 6943 8538 (TOPAZ)
Website: www.bimbelql.com
IKLAN INI MASIH TERUS BERLAKU

PENERIMAAN SIMAK-UI TAHUN 2019

Tentang Simak

Simak-UI (Seleksi Masuk UI) adalah ujian seleksi terpadu masuk UI yang diselenggarakan UI bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di UI. Ujian ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia (Jakarta, Tangerang, Tangsel, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Padang, Medan, Palembang, Makassar) untuk seluruh program pendidikan yang ada di UI, mulai Program Vokasi (D3), Sarjana Kelas Paralel,  Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor. Sedangkan ujian SIMAK Sarjana Kelas Internasional dan Sarjana Ekstensi diselenggarakan pada waktu yang berbeda.

Bagi siswa/i yang berasal SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat yang sudah memiliki ijasah Paket C atau mendapatkan sertifikasi A LevelIB Diplomaatau sudah mendapatkan surat penyetaraan dari Departemen Pendidikan Nasional dapat mengikuti SIMAK UI tanpa harus mengikuti UN (Ujian Nasional).

Apakah SIMAK UI adalah jalur mandiri?

SIMAK UI adalah seleksi masuk UI terpadu untuk berbagai jenjang dan program pendidikan yang ada di UI. Mahasiswa yang diterima melalui jalur SIMAK UI membayar biaya pendidikan sesuai dengan program pendidikan berdasar SK Rektor.

Berapa biaya kuliah yang harus dibayar jika diterima melalui SIMAK UI?

Biaya pendidikan ditetapkan berdasar program pendidikan, bukan berdasar jalur masuk. Perbedaan biaya pendidikan antar program pendidikan secara umum adalah, biaya pendidikan S1 Reguler bebas uang pangkal sedangkan Vokasi (D3), S1 Paralel dan S1 Kelas Internasional dibebankan uang pangkal pada saat pertama kali diterima. Mengingat belum ada biaya pendidikan 2019 yang dapat ditampilkan, sementara ini dapat melihat biaya pendidikan tahun sebelumnya disini.

Silakan ikuti panduan pendaftaran yang tertera di web https://penerimaan.ui.ac.id
  1. Foto terbaru. Misalnya, jika saat ini anda berjilbab, maka foto yang diupload adalah foto berjilbab dan saat ujian nanti juga berjilbab.
  2. Foto berwarna
  3. Ukuran minimal 400 x 600 pixel
  4. Foto hanya menampakkan wajah sampai bahu (pasphoto) dengan menghadap ke depan

Foto yang diupload otomatis crop tampak wajah 80%, untuk mengidentifikasi kesesuaian peserta ujian dengan data pendaftaran peserta.

Program Studi apa saja yang dibuka dan berapa daya tampungnya?

Informasinya dapat dilihat di https://penerimaan.ui.ac.id pada masa pendaftaran atau lihat daya tampung Vokasi (D3)S1 ParalelS1 Kelas Internasional dengan mengklik tulisan berwarna biru tersebut.

Apa saja persyaratan pendaftaran SIMAK UI?

Mengingat persyaratan pendaftaran tiap periode dapat berubah sesuai dengan kebutuhan prodi, maka persyaratan pendaftaran dapat dilihat di https://penerimaan.ui.ac.id hanya pada masa pendaftaran.

Apa saja dokumen pendaftaran SIMAK UI?

  • SIMAK UI Profesi, Spesialis, S2, S3, S1 Ekstensi lulusan D3
    • Salinan/copy ijasah yang telah dilegalisasi
    • Salinan/copy transkrip nilai yang telah dilegalisasi
      • Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki surat penyetaraan ijasah dari Dikti
      • Untuk peserta yang mencantumkan nilai TPA / TOEFL, wajib memiliki sertifikat TPA / TOEFL
  • SIMAK UI S1 Paralel/Vokasi
    • Tidak ada dokumen pendaftaran
  • SIMAK UI S1 Kelas Internasional
    • Sertifikast TOEFL/IELTS. Jenis TOEFL yang diakui adalah yang disertifikasi ETS (PBT skor min.500 atau iBT skor min.61 atau CBT skor min.173) atau IELTS dengan skor minimum 5.5.

Vokasi (D3) adalah program pendidikan jenjang diploma yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Lulusan Vokasi (D3) akan mendapat gelar Ahli Madya (A.Md). Jalur masuk Vokasi melalui SIMAK UI.

S1 Reguler adalah program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan SMA/SMK/MA/sederajat dengan batasan usia ijasah maksimal 3 tahun kelulusan pada saat pendaftaran. Contohnya: pendaftaran 2019 untuk lulusan 2019, 2018, 2017. Lulusan S1 Reguler akan mendapat gelar jenjang Kesarjanaan Strata 1 sesuai bidang ilmu yang ditempuh. Jalur masuk S1 Reguler melalui SIMAK, SBMPTN dan SNMPTN. Biaya Pendidikan mahasiswa S1 Reguler SIMAK = S1 Reguler SBMPTN = S1 Reguler SNMPTN. Penjelasan biaya pendidikan S1 Reguler dapat dilihat disini.

S1 Paralel memiliki dua jenis kelas:

  • S1 paralel untuk lulusan SMA/SMK/MA/sederajat, yakni program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan SMA/sederajat tanpa batasan usia ijasah. Jalur masuk program ini hanya melalui SIMAK UI.
  • S1 Paralel untuk lulusan D3, yakni program pendidikan jenjang sarjana yang menerima lulusan D3 tanpa batasan usia ijasah. Jalur masuk program ini melalui SIMAK-Ekstensi. untuk informasi lebih lengkap kunjungi https://penerimaan.ui.ac.id

TRY OUT ONLINE

You need to be registered and logged in to take this quiz. Log in or Register

 

KUMPULAN SOAL USBN SD

Bagi adik-adik pelajar Sekolah Dasar yang mau menghadapi persiapan USBN Tahun 2019, kami sarankan untuk berlatih soal-soal Ujian dengan mendownload soal soal yang kami rangkum berikut ini:

A. BAHASA INDONESIA
BAHASA INDONESIA-1995
BAHASA INDONESIA-1996
BAHASA INDONESIA-1997
BAHASA INDONESIA-1998
BAHASA INDONESIA-1999
BAHASA INDONESIA-2000
BAHASA INDONESIA-2001
BAHASA INDONESIA-2002
BAHASA INDONESIA-2003
BAHASA INDONESIA-2004
BAHASA INDONESIA-2005
BAHASA INDONESIA-2006
BAHASA INDONESIA-2007
BAHASA INDONESIA-2008
BAHASA INDONESIA-2009
BAHASA INDONESIA-2010
BAHASA INDONESIA-2011
BAHASA INDONESIA-2012
BAHASA INDONESIA-2013
BAHASA INDONESIA-2014
BAHASA INDONESIA-2015
BAHASA INDONESIA-2016
B. MATEMATIKA
MATEMATIKA-1995
MATEMATIKA-1996
MATEMATIKA-1997
MATEMATIKA-1998
MATEMATIKA-1999
MATEMATIKA-2000
MATEMATIKA-2001
MATEMATIKA-2002
MATEMATIKA-2003
MATEMATIKA-2004
MATEMATIKA-2005
MATEMATIKA-2006
MATEMATIKA-2007
MATEMATIKA-2008
MATEMATIKA-2009
MATEMATIKA-2010
MATEMATIKA-2011
MATEMATIKA-2012
MATEMATIKA-2013
MATEMATIKA-2014
MATEMATIKA-2015
MATEMATIKA-2016
C. ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
IPA-1995
IPA-1996
IPA-1997
IPA-1998
IPA-1999
IPA-2000
IPA-2001
IPA-2002
IPA-2003
IPA-2004
IPA-2005
IPA-2006
IPA-2007
IPA-2008
IPA-2009
IPA-2010
IPA-2011
IPA-2012
IPA-2013
IPA-2014
IPA-2015
IPA-2016

PENERIMAAN PKN STAN 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA  SEKTOR V   BINTARO JAYA- TANGERANG SELATAN15222 TELEPON  (021) 7361654-58:  FAKSIMILI  (021)  7361653 WEBSITE  www.pknstan.ac.id

================================================================

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 45/PKN/2019

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU SPESIALISASI

DIPLOMA I DAN DIPLOMA Ill POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2019

UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN DAN

INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/374/M.SM.01.00/2019 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi PKN STAN Tahun Anggaran 2019, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) akan menerima putra-putri warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada PKN STAN dengan alokasi setiap Spesialisasi sebagai berikut:

A.  KRITERIA PESERTA

Kebutuhan dari tiap-tiap Spesialisasi diperuntukkan bagi peserta dengan kriteria:

  1. Program Reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan dan lnstansi Pemerintah
  2. Program Afirmasi adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), Provinsi Maluku, Provinsi Maluku   Utara,   dan   Provinsi   Nusa  Tenggara   Timur   untuk   mengisi  formasi   pegawai Kementerian Keuangan pada unit kerja di wilayah tersebut.

B.  SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

  1. Lulusan (tahun  2018  dan  sebelumnya)  atau calon  lulusan  (tahun  2019)  semua  sekolah menengah atas atau yang
  2. Persyaratan nilai (bukan hasil pembulatan) bagi pendaftar

a. lulusan tahun 2018 dan sebelumnya, memiliki rata-rata nilai ujian        pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00; atau

b. calon lulusan tahun 2019, memiliki nilai rata-rata raper untuk                komponen pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap      untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang            dari 70,00  dengan skala 100,00 atau 2,80 dengan skala 4,00, dengan      ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang   bersangkutan telah          dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah              tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00.

     3. Usia maksimal pada tanggal 1 September 2019 adalah 20 tahun, dalam           pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September                   1999 tidak diperkenankan untuk Usia minimal pada tanggal 1                           September 2019 adalah 17 tahun bagi peserta yang memilih                             Spesialisasi Diploma I dan 15 tahun bagi peserta yang memilih                         Spesialisasi Diploma III.

  1. Sehat jasmani dan kejiwaan dan beba   s dari napza (narkoba,                          psikotropika,  dan zat adiktif lainnya). Kriteria sehat jasmani dan                    kejiwaan adalah:

a.  mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;

b.  mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik,                menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi:

c.  mampu bergerak tanpa menggunakan alat bantu; dan

d.  tidak memiliki masalah kejiwaan yang dinyatakan dengan             memenuhi persyaratan lulus pada Psikotes Seleksi                           Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN Tahun

5. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama                      mengikuti

6. Khusus Spesialisasi Diploma I dan Diploma Ill Kepabeanan dan              Cukai ditambahkan syarat sebagai berikut:

    a. jenis kelamin dan tinggi badan:

    1. Spesialisasi Diploma I
      • Laki-laki tinggi badan minimal 165 cm;
      • Perempuan tinggi badan minimal 155 cm;

      2. Spesialisasi Diploma Ill

      • Berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan minimal 165 cm;

    b. tidak cacat badan;

     c. tidak buta warna: dan

     d. untuk pengguna kacamatallensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal ukuran 2

  1. Khusus Program Afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut:

a. telah menyelesaikan SO atau yang sederajat, SMP/SLTP atau yang sederajat, dan SMAISLTA atau yang  sederajat di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan

b. memiliki garis keturunan orang tua (ayah atau ibu kandung) asli provinsi Papua, Papua Barat,                    Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

      8. Menyetor biaya pendaftaran sebesar 000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

  1. Pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun-tahun

TANYA JAWAB UJIAN NASIONAL 2019

TANYA JAWAB

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2019

I. UMUM

A.  Tujuan dan Manfaat UN

  1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?

  1. UN bertujuan untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  lulusan  pada  mata  pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
  2. UN sebagai sub-sistem  penilaian  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  menjadi

salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

2.    Apakah manfaat hasil UN?

Hasil UN digunakan untuk:

  1. pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
  2. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
  3. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidik

3.    Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil UN untuk melakukan perencanaan program pembinaan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global.

B.  Kriteria Kelulusan Peserta Didik

  1. Apakah kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
  2. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  3. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  4. lulus ujian Satuan Pendidikan/program pendidi

2.    Mengapa  penetapan  kelulusan  dari  satuan  pendidikan  dilakukan  setelah  hasil  UN dikeluarkan?

  1. Setiap siswa  wajib  mengikuti  UN  dalam  rangka  mengukur  pencapaian  kompetensi lulusan secara nasio
  2. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan penerbitan dokumen ini.

3.    Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?

  1. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang dibiayai pemerinta
  2. UN diselenggarakan  untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  lulusan  siswa  secara nasio

4.    Apabila siswa tidak dapat mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK apakah dapat diluluskan dari satuan pendidikan?

Kelulusan dari satuan pendidikan belum dapat ditetapkan karena siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya, karena sesuai dengan ketentuan dalam PP, siswa wajib mengikuti UN satu kali yang dibiayai oleh pemerintah.

5.    Siapakah yang menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru atau tutor.

6.    Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalamn Ujian Nasional?

Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Penilaian pencapaian kompetensi lulusan dalam UN didasarkan pada rentang nilai 0 sampai 100 dengan kategori sebagai berikut:

  1. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100
  2. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85
  3. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70
  4. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55

C.  Pelaksanaan UN 2019

  1. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?

Dalam satu tahun pelajaran, UN dilaksanakan satu kali.

2.    Siapa yang berhak mengikuti UN Susulan?

Yang berhak mengikuti UN susulan adalah peserta didik yang berhalangan mengikuti UN Utama karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.

3.    Siapa yang berhak mengikuti UN untuk Perbaikan?

Yang berhak mengikuti UN untuk perbaikan adalah peserta didik yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena alasan tertentu dan disertai bukti  yang  sah;  atau  peserta  UN  Tahun  Pelajaran 201 7/ 2018 atau 2018/2019 yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.

4.    Apa persamaan dan perbedaan yang mendasar antara UN dan USBN?

UN dan USBN pada prinsipnya mengukur standar yang sama, yaitu Standar Kompetensi Lulusan yang diturunkan ke dalam Standar Isi dalam bentuk lingkup materi dan diterjemahkan lebih operasional lagi menjadi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI- KD). KI-KD diterjemahkan lagi menjadi buku teks pelajaran yang dipakai di satuan pendidikan. Perbedaan antara 2 jenis ujian tersebut sbb.

NoAspekUN

USBN

1Penyusun soal100% disusun oleh Pusat.20%-25% disusun oleh pusat

(berstandar nasional) dan 75%- 80% disusun oleh MGMP/KKG/Forum Tutor.

2Bentuk soal– Pilihan Ganda untuk

semua mata ujian

– Pilihan Ganda dan isian

singkat untuk mata ujian Matematika SMA/MA, SMK, dan Paket C

– Pilihan Ganda

– Uraian

3Aspek yang diukurKognitifKognitif

5.    Bagaimanakah pembiayaan UN 2019?

Biaya pelaksanaan UN di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama.

6.    Mengapa pada mata ujian matematika terdapat isian singkat?

Pada isian singkat memungkinkan pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi, bentuk soal isian singkat akan dilakukan secara bertahap.

D.  Akreditasi

  1. Salah satu syarat satuan pendidikan pelaksana UN adalah terakreditasi. Bagaimana dengan satuan pendidikan yang sudah mengajukan reakreditasi, namun sampai waktu pelaksanaan UN belum dilakukan visitasi oleh aseso Apakah status akreditasinya masih sah?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akrediasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, status akreditasi satuan pendidikan tersebut masih sah. Dengan demikian satuan pendidikan tersebut masih memenuhi kelayakan sebagai pelaksana UN.

2.    Dalam satu sekolah/ madrasah, apakah memungkinkan ujian dilaksanakan dengan dua moda, yaitu UNBK dan UNKP?

Dalam satu sekolah/madrasah hanya ada satu moda pelaksanaan UN. Sekolah/madrasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNBK harus melaksanakan UNBK untuk seluruh peserta, termasuk peserta ujian dari satuan pendidikan yang bergabung. Demikian juga sekolah/madarasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP.

3.     Bagaimana cara menentukan pilihan mata pelajaran sesuai jurusan untuk peserta UN pada SMA sederajat?

Penentuan pemilihan mata pelajaran yang diujikan dalam UN untuk siswa SMA sederajat sepenuhnya menjadi wewenang dan pilihan siswa yang bersangkutan, bukan ditentukan oleh satuan pendidikan. Sebab setiap siswa, meskipun pada jurusan yang sama, memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri. Satuan pendidikan berperan mengkoordinir dan mendata hasil pemilihan tersebut dan melaporkannya ke Panitia UN Tingkat Provinsi untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.

E.  Bahan Ujian Nasional

1.  Bagaimana penyusunan kisi-kisi UN 2019?

  1. Kisi-kisi UN  tahun  pelajaran  2018/2019  disusun  berdasarkan  kriteria  pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
  2. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup mater

2. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?

Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen perguruan tinggi, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.

3. Mengapa ada soal UN yang berorientasi pada penalaran (Higher Order Thinking Skills/HOTS)?

  • Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Ujian Nasional adalah memperkenalkan model asesmen yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
  • Asesmen dengan model HOTS ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam survei internasional, khususnya hasil PISA (Program for International Student Assessment).
  • Selain itu soal model HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatiff, komunikatif dan kolaboratif.
  • Anak-anak kita tidak akan berdaya saing jika di sekolah mereka tidak dilatih kecakapan hidup abad Diantaranya adalah membuat perbandingan, menganalisis data, membuat kesimpulan, menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata.

4.   Mengapa peserta ujian dalam satu ruang ujian mendapatkan paket soal yang berbeda?

Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel dengan integritas yang tinggi.

5.  Apabila jarak antara tempat penyimpanan bahan UN di kabupaten/kota dengan satuan pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN, apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan bahan UN di suatu kabupaten/kota?

Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.

F.  Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)

  1. Mengapa LJUN disatukan dengan naskah soal?

Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap peserta UN. Oleh karena itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN.

2. Bagaimanakah jika ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?

Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal baru secara utuh termasuk LJUN.

3. Bagaimanakah jika ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?

Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang terdekat.

4.  Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?

Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan tidak boleh dibaca oleh pengawas. Setelah selesai ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara. Selanjutnya satuan pendidikan mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat kabupaten/kota.

5. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?

Soal UN setelah digunakan disimpan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan setelah pengumuman kelulusan dan setelah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme pemusnahan soal sebagai berikut:

  1. dilakukan oleh  satuan  pendidikan  disaksikan  oleh  Panitia  UN  Tingkat  Satuan Pendidika
  2. dilakukan dengan    cara    pembakaran    atau    menggunakan    alat    penghancur dokumen/CD

6. Bagaimana pengumpulan LJUN?

  1. Panitia UN tingkat satuan pendidikan mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke Panitia UN Tingkat Provi
  2. Khusus untuk SILN, panitia UN tingkat satuan pendidikan mengirim LJUN langsung ke Panitia UN Tingkat Pu

7. Bagaimanakah pemindaian LJUN?

LPMP melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK sederajat, sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pemindian LJUN untuk SMP/MTs, SLB dan program inklusi, Program Paket B/Wustha dan Paket C/Ulya.

G. Penempatan Peserta Didik dalam Ruang Ujian

1. Bagaimana menentukan penempatan peserta didik dalam ruang ujian?

  1. Penempatan peserta UN sesuai dengan mata pelajaran pilihan dan memperhatikan nomor urut peser
  2. Untuk UNKP, setiap ruang diisi 20 peserta, sedangkan untuk UNBK idealnya setiap ruang juga diisi 20 peserta, namun jika tidak memungkinkan maka pengaturannya disesuaikan dengan kapasitas komputer yang ada di setiap rua

2. Bagaimanakan pengaturan tempat duduk peserta UNBK?

Tempat duduk peserta UNBK diatur sebagai berikut.

  1. Satu komputer untuk satu orang peserta ujian untuk satu sesi uji
  2. Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang lain disusun agar antarpeserta tidak dapat saling melihat layar komputer dan berkomu
  3. Penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor peserta untuk setiap sesi ujian.

H.  Waktu Pelaksanaan UN

  1. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2019?

Jadwal UN dapat dilihat pada POS Penyelenggaraan UN, namun perlu diperhatikan juga Surat Edaran terkait dengan perubahan jadwal yang ada pada POS.

2. Mengapa terdapat perbedaan jadwal antara SMK/MAK, SMA/MA, Paket C/Ulya, Paket B/Wustha, dan SMP/MTs?

Perbedaan jadwal antar jenjang dan jenis pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan resource sharing.

3. Benarkah Jadwal UN dimajukan?

Pada prinsipnya, UN dilaksanakan pada bulan April dan Mei, dengan mempertimbangkan ketuntasan kurikulum, hari libur nasional, hari libur keagamaan, dan/atau ketentuan lain. Karena itu, sangat mungkin penetapan jadwal UN mengalami pergeseran. Sebagai conoth, UN untuk SMK/MAK yang pada tahun 2018 dilaksanakan pada bulan April, pada tahun 2019 bergeser ke akhir Maret 2019. Sedangkan UN SMA/MA, Paket C/Ulya, SMP/MTs, dan Paket B/Wushta, dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2019.

4.  Mengapa ada perbedaan pilihan hari Minggu atau Senin pada pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan?

Perbedaan pilihan hari Minggu dan Senin terkait dengan pelaksanaan hari Keagamaan pada provinsi tertentu.

5.  Apakah siswa pada saat pelaksanaan UN tersangkut kasus hukum dapat mengikuti UN?

Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan aparat hukum yang terkait.

6.  Apakah siswa pada saat pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit dapat mengikuti UN?

Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai berikut:

Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan rumah sakit.

Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, setelah kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa tersebut dapat mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di sekolah atau di rumah sakit.

7.  Kapan pengumuman hasil UN di satuan pendidikan?

Pengumuman hasil UN di satuan pendidikan untuk SMA/MA sederajat pada tanggal 6-9 Mei 2019 dan UN SMP/MTs sederajat pada tanggal 27-28 Mei 2019.

8.  Mengapa pengumuman hasil UN di satuan pendidikan diberi  rentang waktu, tidak dilaksanakan pada tanggal yang sama?

Adanya rentang waktu pengumuman hasil UN di satuan pendidikan ini untuk memberikan fleksibelitas kepada satuan pendidikan dalam mengumumkan hasil UN, berdasarkan kesiapan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya rentang waktu pengumuman hasil UN tersebut, diharapkan tidak ada siswa yang merayakan hasil UN dengan tindakan yang tidak terhormat, seperti konvoi kendaraan di jalan raya atau mencoret pakaian seeragam sekolah.

1. Apakah ada UN susulan?

Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

2. Jika  pada saat UN Susulan peserta masih sakit dan tidak bisa mengikuti UN Susulan, kapan yang bersangkutan mengikuti UN?

Peserta UN yang bersangkutan dapat mengikuti UN pada waktu pelaksanaan UN untuk Perbaikan.

I.  Pengawas UN

  1. Mengingat dalam pelaksanaan UN sekarang Perguruan Tinggi tidak berperan dalam pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melakukan fungsi pengawasan di satuan pendidikan?

Dinas kabupaten/kota menetapkan pengawas ruang UN melalui koordinasi dengan Satuan Pendidikan.

2.  Siapakah yang melakukan pengawasan di ruang ujian?

Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru dengan kriteria:

  1. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
  2. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
  3. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
  4. tidak berasal dari sekolah yang sama dari peserta UN; dan
  5. bersedia menandatangani pakta integr

J.  Peranan LPMP

Apakah peranan LPMP dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2018/2019?

  • Bertanggungjawab atas pelaksanaan UNKP untuk SMA/MA dan SMK/SMK sederajat
  • Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman, dan SMK/MAKMemantau pelaksanaan UN
  • Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP berkoordinasi dan dibantu oleh Dinas Pendidikan Provin

K.  Perbandingan UN 2018 dengan UN 2019

Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2018 dengan UN 2019?

 

No

AspekUN 2018UN 2019

Keterangan

1Fungsi Ujian NasionalNilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan.Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan.Sama
2KelulusanKelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikanKelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikanSama
3PermendikbudMengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahunMengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahunSama

 

No

AspekUN 2018UN 2019

Keterangan

Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan PendidikanMengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan PendidikanSama
4Kisi-kisi UNDitetapkan oleh BSNP.

Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif  dan lingkup materi.

Ditetapkan oleh BSNP.

Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif dan lingkup materi.

Sama
5Jumlah Mata pelajaran yang diujikan dalam UNJenjang SMP sederajat: 4 mata pelajaranJenjang SMP sederajat: 4 mata pelajaranSama
Jenjang SMA sederajat: 3Jenjang SMA sederajat: 3 mata
mata pelajaran wajib danpelajaran wajib dan 1 mata
1 mata pelajaran pilihanpelajaran pilihan sesuai
sesuai jurusanjurusan
Program Paket B: 6 mata pelajaranProgram Paket B: 6 mata pelajaran
Program Paket C : 7 mata pelajaranProgram Paket C : 7 mata pelajaran
6Paket Soal UNSetiap peserta menerima paket soal yang berbedaSetiap peserta menerima paket soal yang berbedaSama
7Peran BSNPPenyelenggaraPenyelenggaraSama
8Instansi terkaitPelaksanaPelaksanaSama
9Peran Perguruan TinggiMitra pelaksanaan UNBKMitra pelaksanaan UNBKSama
10Peran LPMPMemantauMemantau pelaksanaanSama

 

No

AspekUN 2018UN 2019

Keterangan

pelaksanaan Ujian

Melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK

Ujian

Melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK

11Pencetakan bahan UNDilaksanakan oleh panitia UN Tingkat Pusat dengan mengirimkan master copy naskah soal UN ke percetakanDilaksanakan oleh panitia UN Tingkat Pusat dengan mengirimkan master copy naskah soal UN ke percetakanSama
12Peran Kepolisian dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan.Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN.Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN.Sama
13Bahan UN mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Listening ComprehensionMenggunakan Compact Disk.Menggunakan Compact Disk.Sama
14Satuan Pendidikan KerjasamaPeserta didik WNI pada SPK mengikuti UN sesuai dengan jenjang pendidikannyaPeserta didik WNI pada SPK mengikuti UN sesuai dengan jenjang pendidikannyaSama
15Pendaftaran pesertaTerintegrasi melalui Dapodik termasuk UN Pendidikan Kesetaraan, dan EMISTerintegrasi melalui Dapodik termasuk UN Pendidikan Kesetaraan, dan EMISSama
16Pemusnahan soal UN di satuan pendidikanSatu bulan setelah pengumuman kelulusanSatu bulan setelah pengumuman kelulusan 

Sama

17Sosialisasi UNDilakukan berjenjang, dibentuk tim narasumer UN tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan, LPMP, dan

kemenag.

Dilakukan berjenjang, dibentuk tim narasumer UN tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan, LPMP, dan kemenag.Sama

 

 

18

UN bagi siswa yang terkena dampak bencanaTidak ada aturan khususPengaturan teknis khususBeda
 

19

Pengumuman hasil UN di satuan pendidikanDilakukan pada tanggal yang sama secara serentakDilakukan pada rentang waktu yang berbeda (tidak serentak).Beda

 

L.  Pelanggaran dan Sanksi

  1. Apakah jenis pelanggaran dan sanksi bagi peserta UN?

Ada tiga jenis pelanggaran oleh peserta ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

  1. Pelanggaran ringan meliputi:
    • meminjam alat tulis dari peserta ujian;
    • tidak membawa kartu ujian.
    • menanyakan tentang teknis UNBK pada peserta lain. Sanksi diberi peringatan lisan oleh pengawas ru
  2. Pelanggaran sedang yaitu membuat kegaduhan di dalam ruang ujian, dengan sanksi yang diberikan berupa pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangku
  3. Pelanggaran berat meliputi:
    • membawa contekan ke ruang ujian;
    • kerjasama dengan peserta ujian;
    • menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau
    • membawa HP ke dalam ruang ujia

dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan.

2.  Apakah jenis pelanggaran dan sanksi bagi pengawas ruang ujian?

Ada tiga jenis pelanggaran oleh pengawas, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

  1. Pelanggaran ringan meliputi:
    • lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian;
    • lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau
  • lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai dengan semua prosedur yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan tepat waktu.

pengawas diberikan sanksi berupa dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian..

  1. Pelanggaran sedang meliputi:
  • lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkan penundaan waktu ujian di atas 30 m
  • tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).
  1. Pelanggaran berat meliputi:
    • memberi contekan;
    • membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
    • menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
    • mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK; atau
    • lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
    • menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar;
    • memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP); dan/atau
    • menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, membaca bahan yang tidak terkait UN.

Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

II. UJIAN NASIONAL KERTAS DAN PENSIL (UNKP)

1. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menetapkan sekolah/ madrasah pelaksana UNK
  2. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP tidak melaksanakan UN

2. Penetapan Pengawas Ruang UNKP

  1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang UNKP yang memenuhi kriteria dan persyar
  2. Mekanisme Penetapan Pengawas
  • Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon pengawas ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
  • Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang ujia

III.   UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)

Apakah yang dimaksud dengan UNBK?

  1. UNBK adalah UN dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertentu
  2. UNBK Tahun 2019 merupakan perluasan dari UNBK yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018
  3. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
  4. Koneksi online diperlukan pada saat sinkronisasi naskah soal dan pengiriman hasil ujian ke server pusat, sedangkan pada saat pelaksanaan ujian akan dilakukan offline dan menggunakan server lok

2. Apakah kriteria satuan pendidikan dapat ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?

Kriteria bagi pelaksana UNBK sebagai berikut:

  1. telah terakreditasi
  2. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan
  3. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat, antara lain:
    • tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan;
    • server yang memadai dilengkapi dengan UPS;
    • jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
    • koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
    • asupan listrik yang memadai (diutamakan memiliki genset dengan kapasitas yang memadai ); dan
    • ruangan ujian yang memadai.

3.  Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi pemerintah?

Manfaat UNBK dibandingkan UNKP bagi pemerintah pusat, diantaranya:

NoAspekUNKPUNBK
1Soal UjianSekali pakaiTetap tersimpan

 

2Jenis Paket TesTerbatasJumlah yang banyak
3Ragam SoalHanya Check pointBeragam bentuk
4Administrasi UjianJadwal tidak fleksibelFleksibel, dilakukan berulang
5Pelelangan BahanLama (2 bulan), MahalTidak ada, Murah
6Pencetakan SoalLama (2 bulan), MahalCepat (1 bulan), Murah
7Pengamanan SoalFisik, MahalSoft Copy, Lebih mudah dan murah
8Pengaturan pengawasanRumit, BerjenjangLebih Mudah, Langsung
10Pengolahan HasilLama 1 bulan, Biaya lebih mahalSoft Copy, Lebih mudah dan murah
11AkuntabilitasRumit, BerjenjangLebih Transparan
12KecuranganMudah dan lumrah terjadiLebih sulit terjadi

4. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi siswa dan satuan pendidikan?

  • Lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan soal, tertukarnya soal, dan ketidakjelasan hasil cetak soal.
  • Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN.
  • Gambar menjadi lebih jelas.
  • Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaa Misalnya, untuk ‘low vision’ tulisan dan gambar bisa diperbesar.
  • Hasil UN dapat diolah dan diumumkan secara lebih
  • UN dapat dilakukan beberapa kali dalam setahu
  • Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik.

5. Bagaimanakah bahan ujian UNBK?

Bahan UNBK disusun berdasarkan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2018/2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam perangkat lunak UNBK.

6. Siapakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?

Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat langsung, yaitu pengawas ruang, proktor, dan teknisi.

  1. Pengawas ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang uji
  2. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
  3. Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK dan memiliki tugas membantu proktor dan peserta ujian berkaitan dengan teknis yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan, dan sumber daya listrik selama UNBK berlangsu
  4. Bagaimana mekanisme resource sharing dalam pelaksanaan UNBK?
  5. Mekanisme resource  sharing  dapat  dilakukan  lintas  jenjang  (menggunakan  fasilitas perguruan tinggi) dan lembaga/instansi).
  6. Berbagi sumber  daya  diatur  dan  dikoordinasikan  oleh  dinas  pendidikan  sesuai kewenangan
  7. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggungjawab bersama antara satuan pendidikan yang menginduk dan satuan pendidikan pelaksana UNBK, dengan mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

8.  Bagaimanakah Pengawasan UNBK?

Pengawasan UNBK dilakukan dengan:

  1. setiap server ditangani oleh seorang proktor;
  2. setiap 20 (dua puluh) peserta diawasi oleh satu pengawas; dan
  3. setiap sekolah/madrasah pelaksana UNBK ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sekurang-kurangnya dua ruang UNBK atau 40 (empat puluh) komputer client.

9.  Bagaimana mengatasi masalah dalam pelaksanaan UNBK?

  1. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk unit layanan bantuan (helpdesk).
  2. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pu
  3. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan, dan sebagainy
  4. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN.
  5. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadian- kejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UNBK disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UN

IV.  UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN

1. Bagaimanakah pendaftaran peserta Pendidikan Kesetaraan di Dalam Negeri?

  1. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mendata dan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke pangkalan Dapodik, Kemdikbud dan EMIS Kemenag serta mengirimkan tembusannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, Cq. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetar
  2. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entri dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Puspendik dan menyerahkannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat sudah tidak dapat diubah lag

2. Apakah  persyaratan  mengikuti  Ujian  Nasional  untuk  Pendidikan  Kesetaraan           bagi peserta di luar negeri?

  1. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat
  2. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Panitia UN Pusat
  3. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya di luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Panitia UN Tingkat Pusat c.q. Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta
  4. Panitia UN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi DNT.
  5. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setemp Dalam hal Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT secara langsung ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat terkait.
  6. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpan softcopy DNT.

3. Apa  persyaratan  untuk  mengikuti  UN  bagi  peserta  Pendidikan  Informal (Sekolah Rumah)?

  1. Penyelenggara sekolah rumah mendata calon peserta yang memenuhi persyaratan ujian.
  2. Penyelenggara sekolah rumah mendaftarkan calon peserta pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan pelaksana UN yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
  3. Satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan memproses pendaftaran sesuai dengan prosedur pendaftaran peserta ujian yang ditetapkan dalam POS

4. Apakah kisi-kisi ujian nasional pedidikan kesetaraan mengacu kepada kurikulum 2006 atau kurikulum 2013?

Saat ini hanya ada satu jenis kurikulum untuk pendidikan kesetaraan, yaitu kurikulum 2006. Tidak ada PKBM yang melaksanakan kurikulum 2013. Dengan demikian, kisi-kisi UN untuk pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum 2006.

5. Apakah persyaratan peserta UN Perbaikan pada pendidikan kesetaraan?

Peserta dapat mengikuti UN perbaikan, jika sudah terdaftar sebagai peserta pada UN utama

V. UJIAN NASIONAL UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Apakah peserta didik berkebutuhan khusus wajib mengikuti UN?

Peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau mengikuti program inklusi tidak wajib mengikuti UN. Keikutsertaan mereka dalam UN sifatnya pilihan (opsional).

2. Apa moda pelaksanaan UN bagi peserta didik berkebutuhan khusus?

Pelaksanaan  UN  bagi  peserta  didik  berkebutuhan  khusus  menggunakan  moda  UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

VI.   PUSAT INFORMASI UJIAN NASIONAL

Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?

a.    Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud:

SMS                : 0811976929

Telepon           : 021-5703303 / 021-57903020

Fax                  : 021-5733125

Email               : pengaduan@kemdikbud.go.id Laman      : http://ult.kemdikbud.go.id

b. Puspendik

Telepon            : 021-3853000

HP                   : 0811-198-9866

Email               : un.puspendik@kemdikbud.go.id

c.  BSNP

Telp                 : 021-7668590

Fax                  : 021-7668591

HP                   : 081519157000

Email               : info@bsnp-indonesia.org Laman   : www.bsnp-indonesia.org

PENERIMAAN MAHASISWA BARU D-III JALUR KERJASAMA POLITEKNIK NEGERI MEDAN – PT GMF AERO ASIA

Politeknik merupakan satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pendidikan Tinggi (Dikti) yang berusaha mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan vokasi.Pendidikan vokasi selalu berpartisipasi aktif menegakkan perekonomian bangsa dan negara, melalui SDM yang mempunyai keterampilan yang praktis dan memadai.
Program Pendidikan Politeknik merupakan jalur Pendidikan Vokasi pada tingkat Perguruan Tinggi yang membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung dengan pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. Dengan bekal itu, diharapkan alumni Politeknik betul-betul menjadi tenaga vokasional di bidangnya, khususnya di bidang Keteknikan (Engineering) dan Tata Niaga (Commerce).
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia atau PT GMF AeroAsia ialah anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia, yang bergerak dalam bidang pemeliharaan dan Perbaikan Organisasi (MRO) bisnis. GMF AeroAsia dimulai pada tahun 1949 sebagai divisi teknis Garuda Indonesia Airlines, bertindak sebagai penyedia perawatan pesawat tunggal Garuda. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 2.500 karyawan yang berbasis di Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng meliputi area seluas 115 ha dan memberikan layanan pesawat dari berbagai jenis serta merupakan salah satu fasilitas perawatan pesawat terbesar di Asia.
Politeknik Negeri Medan telah ditunjuk oleh Garuda Maintenance Facilities (GMF) Aero Asia, Tbk untuk mendidik calon karyawannya melalui Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III) dengan sertifikasi Aicraft Maintenance Training Organization (AMTO) GMF AeroAsia sesuai dengan Civil Aviation Safey Regulation (CASR) 147. Pada awal Mei 2015 telah dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama dan akan dilakukan penjaringan para lulusan SMA/SMK untuk menempuh pendidikan D-III dan program sertifikasi Basic Aircraft Maintenance (BAM) CASR 65 untuk masa pendidikan tiga tahun. Angkatan pertama direncanakan dimulai Tahun Akademik 2015/2016 pada Jurusan Teknik Mesin dengan Konsentrasi Airframe and Power Plant (AP).

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 72.000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Widgets for websites!

pascaldaddy512.wordpress.com-Google pagerank and Worth

MathsAStudentsSurvivalGuide

Download disini

PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) T.P. 2011 / 2012

PENERIMAAN PENDAFTARAN SISWA BARU SMA NEGERI DI MEDAN DILAKSANAKAN MULAI TANGGAL 22 S/D 30 JUNI 2011 MULAI PUKUL 08.00 – 16.00 WIB . SYARAT SYARAT PENDAFTARAN FC SKHUN YANG DILEGALISIR 2 LBR DAN SKHUN ASLI SERTA PHAS FOTO UKURAN 3 X 4 CM 6 LBR. UNTUK DAERAH MEDAN NILAI UN AKAN DITAMBAHKAN DENGAN 4,0 SEDANGKAN UNTUK LUAR KOTA MEDAN TIDAK ADA PENAMBAHAN NILAI. PENENTUAN SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU 100 % BERDASARKAN RANGKING SESUAI DENGAN JUMLAH DAYA TAMPUNG (KUOTA) SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN . PERANGKINGAN PENDAFTAR TGL 1 JULI 2011 , PENETAPAN HASIL SELEKSI TGL. 2 JULI 2011, PENGESAHAN HASIL SELEKSI KE DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERDASARKAN RANGKING TGL. 5 JULI 2011 PUKUL 14.00 WIB. PENDAFTARAN ULANG BAGI SISWA YANG LULUS SELEKSI TGL 6-7 JULI 2011. MASA ORIENTASI SEKOLAH PENGENALAN SEKOLAH TGL 8-9 JULI 2011 , DAN HARI EFEKTIF BELAJAR TGL. 11 JULI 2011. UNTUK INFO TENTANG PSB DI KOTA MEDAN HUB.NO HP FLEXI 061-76995589. TOPAZ

PENGENALAN SEKOLAH

BSNP Ubah Sistem Pengawasan UN 2011

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menggagas untuk merubah sistem pengawasan ujian nasional (UN) pada tahun 2011 mendatang. Rencananya dalam pengawasan, perguruan tinggi hanya akan turut memantau pada UN tingkat SMA/SMK/MA.
“Gagasan tersebut akan kami sampaikan pada Komisi X DPR RI dalam waktu dekat ini. Bahwa pihak kami mengusulkan untuk melakukan perubahan sistem pengawasan saat UN,” ujar Anggota BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo, Selasa (19/10). Menurutnya, dalam pelaksanaan UN, tim pengawas independen dari perguruan tinggi tetap dilibatkan, tapi itu hanya di tingkat SMA/SMK/MA saja. Sedangkan untuk SMP/MTs, dan tingkat SD hanya melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing daerah.
“Jadi  perguruan tinggi tidak ikut terlibat dalam pemantauan UN tingkat SMP/MTs. Pasalnya, kelulusan SMP/MTs nanti akan digunakan untuk tingkat SMA/SMK. Biar itu yang bertanggungjawab dan diatur oleh provinsi masing-masing,” jelasnya.Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK pengawasan tetap bekerjasama dengan perguruan tinggi yang bertanggung jawab di tiap Provinsi, dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
Sementara itu, Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan perguruan tinggi yang dilibatkan dalam pemantauan independen saat pelaksanaan UN akan terus mendukung pengawasan dalam UN 2011 mendatang. “Pihak kami akan turut terlibat selama pelaksanaan UN di Jawa Tengah. Sebab jika pengawas independen ditiadakan, maka itu akan menyangkut kejujuran dan kredibilitas sekolah yang menginginkan kelulusan 100%,” kata Rektor Unnes Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi. Perubahan sistem pengawasan tersebut menyusul untuk meluruskan adanya rencana tim pemantau independen yang akan dihapuskan pada UN 2011 mendatang. “Saya tidak setuju jika tim pemantau independen dihilangkan. Tanpa ada orang (pemantau) dari luar yang masuk, bagaimana menjaga kejujuran. Kalau dihilangkan, bisa-bisa pelaksanaan UN makin kacau. Ada pengawas dari luar saja masih banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengcopy soal UN, apalagi ini tidak ada,” imbuh Sudijono.
Sudijono menambahkan, semua harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari siswa hingga pihak sekolahnya. Jangan justru meniadakan instrumen pendidikan dari luar dalam pelaksanaan UN. Sebab pengawas independen bisa menjadi penetral dalam UN. (admin)

BIMBELNYA PARA JUARA
%d blogger menyukai ini:
Lewat ke baris perkakas